Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Pintu Islah dengan PKS Bukan di MKD, melainkan Pengadilan

Kompas.com - 03/05/2016, 21:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah yang melaporkan tiga elite DPP yang juga anggota Fraksi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dianggap memperuncing polemik yang ada.

Bahkan, langkah tersebut berpotensi menutup islah yang hendak dibangun. Lalu apa kata Fahri Hamzah?

"Di MKD itu enggak ada islah. Islah itu di sini (pengadilan)," kata Fahri saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Fahri sebelumnya mengajukan gugatan terhadap tiga pihak ke PN Jaksel atas langkah pemecatan dirinya oleh DPP PKS. Ketiga pihak itu yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Badan Penegak Disiplin Otonom (BPDO) dan Majelis Tahkim PKS.

(Baca: Ini Isi Lengkap Gugatan Fahri Hamzah ke Pimpinan PKS...)

Dalam sidang sebelumnya, telah diputuskan agar gugatan yang diajukan masuk terlebih dahulu ke ranah mediasi. Namun, dalam proses mediasi hari ini, ketiga pihak yang digugat Fahri justru tidak hadir.

"Dia kan nggak datang," kata dia. (Baca: Presiden PKS Absen dalam Mediasi dengan Fahri Hamzah)

Fahri menambahkan, laporan yang ia ajukan ke MKD tidak memiliki korelasi dengan gugatan yang ia layangkan ke PN Jaksel.

Menurut dia, gugatan ke PN Jaksel lebih ditujukan untuk mencapai islah. Sementara laporan ke MKD lebih bersifat pribadi.

"Kalau pun dicabut, tidak ada yang dirugikan karena itu. Yang ada hanya kerugian saya sebagai anggota DPR yang dengan dasar tanpa surat pengesahan negara kepada Majelis Tahkim sudah pecat saya," ujarnya.

Ketua Departemen Bidang Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera Zainudin Paru sebelumnya mengatakan, DPP PKS awalnya masih membuka ruang perdamaian bagi Fahri Hamzah menyusul konflik yang terjadi.

Namun, ruang tersebut kini mulai tertutup akibat sikap Fahri yang dianggap tak dapat kooperatif.

"Sinyal itu bisa saja tertutup karena Jumat lalu Fahri melaporkan ke MKD. DPP tidak melihat adanya itikad baik untuk berdamai," kata Zainudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Fahri sebelumnya melaporkan tiga anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, dan Surahman Hidayat, ke MKD.

(Baca: Laporkan Petinggi PKS ke MKD, Ruang Damai untuk Fahri Hamzah Mengecil)

Ketiganya dianggap telah melakukan perbuatan yang tak hanya berpotensi melanggar kode etik tetapi juga pidana.

Kompas TV Fahri Sebut Pemecatannya Dari PKS Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com