Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/05/2016, 13:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, salah satu anggota tim negosiator dalam upaya pembebasan 10 anak buah kapal Brahma 12, mengaku tak tahu-menahu terkait Yayasan Sukma yang menjemput para anak buah kapal (ABK) untuk pulang ke Tanah Air.

Menurut Kivlan, Yayasan Sukma tak ikut berpartisipasi dalam upaya pembebasan yang dilakukan pihaknya.

"Yayasan (Sukma) datang tanggal 27 April hingga 1 Mei, tiba-tiba menjemput, tidak ikut operasi," kata Kivlan saat dihubungi, Selasa (2/5/2016).

Yayasan Sukma merupakan lembaga yang berafiliasi dengan Partai Nasdem. Sepuluh ABK tersebut pun dibawa menggunakan pesawat pribadi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

(Baca: Kivlan Zen: Uang Tebusan 10 ABK Sudah Disiapkan, tetapi Tak Diserahkan)

Ia menekankan, tidak yayasan atau partai mana pun yang terlibat dalam upaya penyelamatan ini.

Karena itu, Kivlan pun menyayangkan jika ada pihak yang mengklaim telah melakukan penyelamatan, tetapi tak terlibat dalam operasi.

(Baca: "Jangan Ada yang Cari Panggung Klaim Sepihak Bebaskan 10 WNI")

Adapun proses negosiasi telah dimulai sejak 27 Maret 2016. Misi penyelamatan tak lepas dari bantuan Pemerintah Filipina, salah satunya Gubernur Sulu Abdusakut Toto Tan II yang merupakan keponakan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

Misuari pun merupakan rekan Kivlan saat bertugas dalam Pasukan Perdamaian Filipina Selatan pada 1995-1996.

Kivlan mengaku, pengalaman itu menjadi salah satu alasan dirinya diajak menjadi bagian dalam tim negosiator. Ia enggan mengungkap pihak yang memintanya terlibat karena operasi intelijen masih berjalan.

Sepuluh ABK tersebut kini sudah bersama keluarga masing-masing setelah dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, masih ada empat warga negara Indonesia yang disandera.

Kompas TV Keluarga Jemput ABK di Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com