Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen: Uang Tebusan 10 ABK Sudah Disiapkan, tapi Tak Diserahkan

Kompas.com - 03/05/2016, 13:30 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen menjadi satu dari sejumlah negosiator yang terlibat dalam upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Sepuluh anak buah kapal Brahma 12 itu dibebaskan tanpa ditukar dengan uang tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar seperti yang diminta pihak penyandera.

Kivlan mengakui bahwa uang tersebut telah disiapkan.

"Tidak ada serah terima ABK dengan ditukar uang," ujar Kivlan saat dihubungi, Selasa (3/5/2016).

Selain Kivlan dan rekan-rekannya yang tergabung dalam tim negosiator, ada pula seorang pria bernana Budiman yang diutus untuk menyerahkan uang tebusan.

(baca: Megawati: Jelas Saja Sandera Dilepas, Wong Dibayar Kok!)

Penyelamatan 10 ABK tersebut pun tak lepas dari bantuan pemerintah Filipina, salah satunya Gubernur Sulu Abdusakut Toto Tan II yang merupakan keponakan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.

Misuari merupakan rekan Kivlan saat bertugas sebagai pasukan Perdamaian Filipina Selatan pada 1995-1996.

(baca: "Jangan Ada yang Cari Panggung Klaim Sepihak Bebaskan 10 WNI")

Kivlan mengaku, pengalaman itu yang menjadi salah satu alasan mengapa dirinya diajak menjadi tim negosiator. Namun, ia enggan menyebut siapa pihak yang memintanya terlibat karena operasi intelijen masih berjalan.

Negosiasi, kata dia, telah dilangsungkan sejak 27 Maret 2016.

"Karena saya pernah bertugas menjadi pasukan Perdamaian Filipina Selatan dan sangat mengetahui daerah tersebut. Tahu betul medan," imbuhnya.

Ia menyebutkan, penyelamatan murni dari hasil negosiasi. Sehingga, meski tebusan telah disiapkan, uang tersebut kembali dibawa pulang.

(Baca: Negosiator Sebut Pembebasan 10 WNI Tanpa Uang Tebusan, Ini Ceritanya...)

10 WNI tersebut, tutur Kivlan, kemudian diantar dan ditinggalkan begitu saja di luar rumah Gubernur Sulu. Mereka lalu beristirahat di rumah Gubernur Sulu sebelum diterbangkan ke Jakarta.

PT Brahma International sebelumnya menyatakan, pihaknya tidak memberikan uang untuk menebus para awak kapalnya.

Mereka mengaku tidak terlibat langsung dalam negosiasi dan proses pembebasan awaknya. (baca: Pihak Perusahaan Tak Keluarkan Uang untuk Bebaskan ABK-nya yang Disandera)

Pihak PT Brahma Internasional hanya diwakili mitranya, PT Patria Maritime Line, selaku operator tugboat dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 ABK.

Kompas TV Pemerintah Klaim Tahu Lokasi 4 WNI?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com