Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/05/2016, 10:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan aturan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup bagus bahkan cenderung overloaded. Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pejabat kelas kakap yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam seminar dan lokakarya nasional bertajuk Partisipasi Publik dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kerja dan Kinerja Penangangan Kasus Korupsi yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Acara tersebut berlangsung hari ini, Selasa (3/5/2016) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

"Di negara lain hampir sulit ditemukan Ketua MK ditangkap, ini menunjukan kinerja pemberantasan korupsi sudah cukup baik. Aturan dibuat sedemikian rupa untuk bisa mengakses pejabat tinggi negara. Di Indonesia, Ketua MK bahkan Menteri Agama pun bisa ditangkap KPK," ujar Pramono.

(Baca: Perempuan dalam Bayang-bayang Jerat Korupsi)

Namun, dalam hal pembudayaan di masyarakat, Pramono menilai sama sekali belum optimal. Contohnya, dalam pemilu 2014. Dia mengatakan ada lima anggota DPR terpilih saat ini yang sebelumnya pernah tersangkut korupsi namun menjadi pemenang di daerah pemilihannya.

"Ini kan tandanya masyarakat acuh saja dengan mereka yang pernah tersangkut korupsi. Dan itu terjadi karena si calon punya uang. Saya bisa saja menyebutkannya dengan cepat, tapi janganlah," tuturnya lalu tertawa.

Pramono mencontohkan lagi beberapa tersangka kasus korupsi yang berwajah innocent.

(Baca: Politisi Golkar Ini Mengaku Uang Rp 3 Miliar dari Damayanti Bukan Hasil Korupsi)

"Coba kita lihat, hari pertama ditangkap wajahnya sedih dan sendu, lalu kita lihat lagi 2-3 hari berikutnya, wajahnya sudah tenang, sudah bisa tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera, ini kan tandanya dia tidak merasa malu," lanjut Pramono.

Oleh karena itu, Pramono berharap ICW sebagai bagian dari masyarakat sipil yang terus menyuarakan semangat antikorupsi jangan sampai luntur semangatnya.

"Seperti yang saya bilang, aturan sudah oke, tinggal bagaimana kita membawa semangat antikorupsi hingga ke aspek kultural di masyarakat," imbuh dia.

Kompas TV Komisi V DPR Suap "Berjamaah"?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com