Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/05/2016, 08:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada bursa pencalonan ketua umum di Munaslub Partai Golkar diyakini hanya akan menjadi pemecah suara. Hal itu dikatakan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (3/5/2016).

Dalam setiap kontes, menurut dia, wajar jika ada upaya untuk memecah suara demi menguntungkan salah seorang kandidat.

"Pastinya sebelum ada munas, ada lobi, ada perbincangan dulu. Biasanya politik kan gitu," kata dia.

Sejauh yang terpantau media, baru Ade Komarudin yang kedapatan "sowan" ke Keluarga Cendana.

Tim sukses Ade, Bambang Soesatyo, bahkan mengklaim, Tommy akan mendukungnya saat munaslub. Namun, belakangan, nama Tommy justru masuk ke dalam bursa pencalonan.

(Baca: Tommy Soeharto Ajukan Diri sebagai Caketum Golkar)

Siti melihat, pengaruh Keluarga Cendana di Partai Golkar sudah tak sebesar seperti era Orde Baru. Hal itu disebabkan adanya transformasi sosial dan transformasi politik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Sebaliknya, Golkar membutuhkan sosok yang sudah malang melintang di Golkar, bagaimana memahami nilai-nilai ke-Golkar-an, nilai-nilai baru yang diharapkan eksternal dapat meminimalkan penggunaan politik uang," ujarnya.

Golkar, kata dia, seharusnya dapat menjadi role model bagi parpol lain dalam menjalankan politik yang lebih dewasa.

(Baca: Timses Novanto: Yang Penting Dukungan Daerah, Bukan Tommy Soeharto)

Munaslub Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali pada 23-26 Mei mendatang haruslah menjadi ajang rekonsiliasi final pasca-konflik yang terjadi selama 1,5 tahun terakhir ini.

Jika Golkar kembali salah memilih pemimpin, ia khawatir, munaslub mendatang justru hanya akan menimbulkan friksi baru di internal.

"Boro-boro bangkit nantinya, justru hanya akan menimbulkan masalah baru bahkan distrust public," ujarnya.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com