Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Lobi Politik di Balik Munculnya Tommy Soeharto dalam Munaslub Golkar

Kompas.com - 03/05/2016, 08:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada bursa pencalonan ketua umum di Munaslub Partai Golkar diyakini hanya akan menjadi pemecah suara. Hal itu dikatakan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (3/5/2016).

Dalam setiap kontes, menurut dia, wajar jika ada upaya untuk memecah suara demi menguntungkan salah seorang kandidat.

"Pastinya sebelum ada munas, ada lobi, ada perbincangan dulu. Biasanya politik kan gitu," kata dia.

Sejauh yang terpantau media, baru Ade Komarudin yang kedapatan "sowan" ke Keluarga Cendana.

Tim sukses Ade, Bambang Soesatyo, bahkan mengklaim, Tommy akan mendukungnya saat munaslub. Namun, belakangan, nama Tommy justru masuk ke dalam bursa pencalonan.

(Baca: Tommy Soeharto Ajukan Diri sebagai Caketum Golkar)

Siti melihat, pengaruh Keluarga Cendana di Partai Golkar sudah tak sebesar seperti era Orde Baru. Hal itu disebabkan adanya transformasi sosial dan transformasi politik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Sebaliknya, Golkar membutuhkan sosok yang sudah malang melintang di Golkar, bagaimana memahami nilai-nilai ke-Golkar-an, nilai-nilai baru yang diharapkan eksternal dapat meminimalkan penggunaan politik uang," ujarnya.

Golkar, kata dia, seharusnya dapat menjadi role model bagi parpol lain dalam menjalankan politik yang lebih dewasa.

(Baca: Timses Novanto: Yang Penting Dukungan Daerah, Bukan Tommy Soeharto)

Munaslub Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali pada 23-26 Mei mendatang haruslah menjadi ajang rekonsiliasi final pasca-konflik yang terjadi selama 1,5 tahun terakhir ini.

Jika Golkar kembali salah memilih pemimpin, ia khawatir, munaslub mendatang justru hanya akan menimbulkan friksi baru di internal.

"Boro-boro bangkit nantinya, justru hanya akan menimbulkan masalah baru bahkan distrust public," ujarnya.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com