Pramono: Pembebasan 10 WNI karena Diplomasi Total Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah melakukan diplomasi total dalam pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Upaya diplomasi itu dilakukan di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo sepenuhnya.

Pramono mengakui, pemerintah juga dibantu pihak lain, tanpa menyebutkannya secara detil.

"Intinya pembebasan 10 orang itu atas upaya diplomasi total dari pemerintah tentunya dalam hal ini Presiden. Tentu ada keterlibatan para pihak di luar pemerintah dengan berbagai upaya yang tujuannya baik," ujar Pramono, seusai bertemu Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016) malam.

Ia mengatakan, dalam upaya pembebasan ini tak ada biaya yang dikeluarkan pemerintah sebagai pemenuhan tuntutan tebusan.

"Yang jelas pemerintah tidak bayar," tegas dia.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus melakukan pembebasan 4 WNI yang masih disandera.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan Presiden Filipina Benigno Aquino.

"Tentunya diplomasi total ini tetap akan dilanjutkan karena networking, hubungan antar pemerintah berjalan baik. Apalagi kebetulan secara etnis ada kesamaan, secara religi juga ada kesamaan sehingga pendekatan itu yang dilakukan untuk kemudahan," papar Pramono.