Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ingatkan Pemerintah untuk Perjuangkan Nasib Bidan PTT

Kompas.com - 02/05/2016, 17:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum adanya solusi terkait kejelasan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) terhadap bidan mengakibatkan terkatung-katungnya nasib 42.000 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Indonesia.

Oleh karena itu, harus ada kebijakan dari Undang-undang yang memayunginya.

"Status para bidan PTT yang sudah mengabdi belasan tahun harus selesai prosesnya, maka forum group discussion (FGD) ini menjadi solusi yang bijak, yaitu harus sesuai Undang-undang dan fakta yang ada terkait rekrutmen," ucap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, selaku pelindung Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Senin (2/5/2016).

Hadir dalam acara FGD ini yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sekretaris Negeri Pratikno.

Yuddy mengakui saat ini memang banyak sekali bidan yang sudah mengabdi lama tetapi gagal dalam mengikuti tes untuk menjadi bidan PNS. Dengan adanya mereka, akan dicari kebijakan antara Menpan dan Menkes, langkah terobosan bagi 42.000 bidan PTT di Indonesia.

"Memang cukup dilematis, karena kami pun harus mengikuti aturan dengan menjalankan tes untuk mengangkat bidan PTT menjadi bidan PNS, masalahnya memang bidan PTT yang sudah mengabdi 5 sampai 9 tahun juga harus ikut tes dan beberapa dari mereka ada yang gagal," ucap Yuddy.

Meski demikan, Yuddy berjanji akan lebih memperhatikan masa pengabdian selain hasil tes pengangkatan PNS.

"Nanti untuk mekanismenya semua pihak termasuk saya harus segera merapikan aturannya dan juga menyiapkan dananya," lanjut dia.

Di akhir pidatonya, Megawati pun kembali menegaskan apa yang sudah dilakukan para bidan PTT terutama di daerah terpencil harus diapresiasi. Hal ini karena merekalah yang menjadi garda depan penyelamat kematian ibu melahirkan yang angkanya masih tinggi yakni 300-400 ibu melahirkan meninggal dunia dari 100.000 kelahiran di Indonesia.

"Jadi Pak Yuddy, ini bukan melulu soal dana, ini bukan barang, ini jiwa manusia," kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com