Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/05/2016, 11:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR akan meminta keterangan 10 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, keterangan 10 warga negara Indonesia (WNI) itu perlu didengar untuk mengetahui kronologi pembebasan menurut versi mereka.

"Kita ingin dengar, bukan hanya elite, melainkan dari sandera itu, mendengar mereka. Kalau elite semua bicara, tentu sesuai kepentingan. Sandera itu sendiri harus kita dengar," kata Hanafi saat dihubungi, Senin (1/5/2016).

Hanafi menilai, saat ini ada elite tertentu yang mengklaim pembebasan 10 WNI tersebut sebagai keberhasilan pihaknya. Padahal, menurut dia, ini adalah keberhasilan banyak pihak.

Selain jalur pemerintah, termasuk TNI di dalamnya, banyak peran strategis dari jalur kelompok-kelompok sipil lainnya, yakni aktivis perdamaian, kelompok agama, lembaga sosial, perusahaan tempat ABK bekerja, dan pihak lain.

(Baca: Negosiator Sebut Pembebasan 10 WNI Tanpa Uang Tebusan, Ini Ceritanya...)

"Kita juga tidak ingin hasil kerja multijalur seolah-olah diklaim secara politik oleh salah satu pihak. Sebaiknya, ini kita apresiasi bersama, semua punya peran, jangan ada yang ingin cari panggung," ucapnya.

Hanafi berharap, pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pembebasan 10 sandera ini bisa kembali fokus bekerja untuk membebaskan empat sandera lainnya yang masih ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Sejak 26 Maret 2016, sepuluh awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disandera kelompok teroris Abu Sayyaf.

(Baca: Jokowi: Puji Syukur, Akhirnya 10 ABK WNI Dibebaskan)

Para awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa penyandera ke tempat persembunyian mereka di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu.

Kelompok Abu Sayyaf kemudian meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar untuk membebaskan para sandera.

Setelah dibebaskan, mereka dipulangkan dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (1/5/2016) pukul 23.15. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk cek kesehatan.

(Baca: Usai Pemeriksaan Kesehatan, 10 ABK Akan Diserahkan kepada Keluarga)

Wartawan Kompas, Iwan Santosa, dari Filipina, Minggu, melaporkan, ke-10 ABK itu beristirahat di rumah Gubernur Sulu Abdusakur Tan Jr di Zamboanga sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Mereka menggunakan pesawat khusus tim kemanusiaan yang dikirim Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Kompas TV Jokowi: Ucapkan Terima Kasih Terutama untuk...
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com