Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU Minta Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 01/05/2016, 13:49 WIB
Achmad Faizal

Penulis

PASURUAN, KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama atau NU secara resmi dan kelembagaan meminta kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir ke-93 NU di lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan Jawa Timur yang dihadiri sekitar 15.000 orang yang berasal dari kalangan nahdliyin dan ormas-ormas se Jawa Timur, antara lain Persatauan Alumni GMNI, FKPPI, PMKRI, GMKI, dan lain-lain.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis.

"Hasilnya tidak dapat dipungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 itulah di depan sidang BPUPKI Bung Karno untuk pertama kalinya mencetuskan dan menawarkan gagasannya tentang lima dasar Indonesia merdeka yang beliau beri nama Pancasila," ujar Said, Sabtu (30/4/2016) kemarin.

 

Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Muttawaqil Alallah dalam sambutannya mengatakan keprihatinannya karena sampai detik ini hingga menjelang 72 tahun Indonesia merdeka, Hari Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara masih saja belum ditetapkan.

"Bayangkan, Hari Buruh saja kita peringati, Hari Proklamasi juga kita peringati dan lain-lain, kok hari lahirnya Pancasila tidak pernah kita peringati," tegas Muttawaqil.

Megawati Soekarnoputri yang diundang secara khusus oleh Panitia dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-5 dan Putri Bung Karno didapuk untuk menerima dokumen kajian akademis yang telah disusun oleh PBNU tentang usulan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

Dokumen tersebut diserahkan langsung di hadapan 15.000 hadirin dan tokoh tokoh NU se-Jawa Timur oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj.

Dalam sambutannya Megawati mengungkap perasaan kerinduannya dengan keluarga besar NU. Dia mengatakan hubungan baik dengan NU sudah terbina baik sejak jaman Bung Karno hingga ia meneruskan hubungan dengan Gus Dur.

Mega mengungkapkan meskipun sering terjadi perbedaan pendapat dengan Gus Dur pada masa lalu tetapi hubungan pribadi dan kekeluargaan selalu baik hingga saat ini. Mega mengisahkan bahwa Gus Dur pernah berpesan kepada dirinya bahwa antara NU dan PDI Perjuangan atau kalangan nasionalis tidak boleh pecah karena jika NU dan nasionalis pecah maka negara ini bisa bubar.

"Mari kita jaga persatuan bangsa dengan perekat ideologi Pancasila," tutur Mega.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan kebahagiaan dan apresiasinya atas prakarsa PBNU mengusulkan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila kepada Presiden Jokowi.

Hal ini akan melengkapi dokumen ketatanegaraan yang telah menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi melalui Keppres Nomor 18 tahun 2008. Seperti kita ketahui pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (PPKI) telah mengesahkan utk pertama kalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka.

"Dengan demikian akan semakin sempurnalah jika tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila melalui sebuah Keputusan Presiden", kata Ahmad Basarah tadi malam di Pasuruan Jawa Timur.

Dalam kesempatan acara tersebut Megawati juga didampingi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan, Prananda Prabowo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat serta anggota DPR RI Ario Bimo dan Diah Rieke Pitaloka.

"Dari Jawa Timur akan kita akan kawal penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila", ujar Komandan Apel Besar NU, Saefullah Yusuf dalam pidatonya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com