Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPHI Usulkan Pemerintah Menambah Jumlah Petugas Non Kloter Ibadah Haji

Kompas.com - 30/04/2016, 14:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Haji Indonesia meminta Kementerian Agama melakukan pembenahan pelaksanaan ibadah haji agar calon jamaah yang berangkat ke Tanah Suci merasa aman dan nyaman.

Belajar dari Tragedi Mina tahun 2015 lalu yang menewaskan 53 jamaah Indonesia, ketua KPHI Samidin Nashir menekankan beberapa poin yang harus dibenahi oleh Pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurut Samidin, tidak ada satu pun petugas non kloter yang memantau jalur saat peristiwa tersebut terjadi.

Dia mengatakan, personel petugas non kloter dari TNI/Polri yang berjumlah 50 orang dinilai kurang memadai untuk menjaga jamaah haji asal Indonesia.

Karena itu ia mengusulkan kepada Pemerintah untuk menambah jumlah petugas non kloter sebanyak 109 orang.

"Sebanyak 50 orang petugas dari TNI/Polri itu hanya menjaga jalur utama. Itu pun kurang. Minimal butuh 109 orang. Satu orang mengendalikan satu titik lokasi," ujar Samidin dalam Seminar Nasional Mencari Solusi antrean Panjang Calon Jamaah Haji yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di aula Al-Hikamah, Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2016).

Selain soal petugas non kloter, Samidin juga masih menemukan fakta bahwa petugas pembimbing ibadah kloter belum semua tersertifikasi dan didominasi oleh PNS dari Kementerian Agama.

Petugas pembimbing ibadah kloter, kata Samidin, banyak yang tidak memiliki kompetensi sebagai pembimbing ibadah karena tidak punya latar belakang pendidikan agama.

Persoalan lain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPHI, banyak petugas kloter yang tidak mempunyai kedisiplinan, kecekatan dan jiwa kepemimpinan.

Paska Tragedi Mina, salah seorang petugas kloter yang diwawancarai KPHI bahkan mengaku tidak mengetahui jadwal lempar Jumrah yang harus dijalankan oleh Jamaah Haji asal Indonesia.

Sosialisasi mengenai jadwal proses ibadah haji pun tidak diberikan kepada seluruh anggota jamaah.

"Perekrutan petugas kloter seharusnya tidak tertutup hanya dari PNS Kemenag dan yang harus diperhatikan adalah soal perbaikan kompetensi petugas kloter," kata Samidin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com