Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSBSI: Sebelum Jadi Kebijakan, ya "Mbok" Kami Dilibatkan..

Kompas.com - 30/04/2016, 13:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid menginginkan agar ke depannya serikat buruh dilibatkan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan buruh dan ketenagakerjaan.

Mudhofir menilai, saat ini buruh belum dilibatkan untuk menyumbang saran, ide atau gagasan dalam pembuatan kebijakan terkait. Pemerintah hanya sebatas melakukan sosialisasi saat kebijakan yang dirumuskan telah dibuat dan mau dikeluarkan.

"Sebelum ada kebijakan, ya mbok kita dilibatkan. Komunikasi yang baik, duduk bersama, saya kira serikat buruh terbuka untuk memecahkan semua persoalan," kata Mudhofir dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Dengan melibatkan perwakilan serikat buruh, kata Mudhofir, maka pihaknya tak akan lagi melancaklan protes karena penyusunan kebijakannya telah dirumuskan bersama.

Ia menambahkan, hari buruh tahun ini menjdi momentum penting untuk mencari penyelesaian-penyelesaian permasalahan buruh.

(Baca: 16.000 Aparat Keamanan Akan Dikerahkan Saat Hari Buruh di Jakarta)

Isu-isu yang disuarakan pada hari buruh menurutnya hampir selalu sama setiap tahunnya seperti isu upah, outsourcing, hingga jaminan sosial.

"Negara hadir di situ. Bukan hanya soal upah. Bagaimana jaminan sosialnya, bagaimana negara memfasilitasi transportasi yang murah, hingga masalah pendidikan," tutur Mudhofir.

Sistem pengupahan harus mengandung unsur keadilan dan kesejahteraan. Tak hanya itu, Mudhofir pun berharap agar buruh bisa menarik manfaat dari semakin meningkatnya investasi di Indonesia. Semakin banyak investasi, maka peluang kerja lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian Kementerian Ketenagakerjan, Haiyani Rumondang menuturkan, pemerintah tak menampik bahwa peningkatan investasi bia berdampak pada perluasan lapangan kerja.

Namun, peningkatan investasi juga bisa menimbulkan persoalan lain. Misalnya, karakteristik tenaga kerja yang tak sesuai dengan keinginan investor.

"Pada saat bisnis dibuka maka persoalan selesai begitu saja? Tidak. Harus sudah dipersiapkan semuanya," ucap Haiyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com