Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Remisi Dinilai Bukan Solusi Atasi Kerusuhan Lapas

Kompas.com - 30/04/2016, 13:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian remisi untuk narapidana khusus seperti narkoba dinilai bukanlah sebuah solusi untuk mengatasi kerusuhan dalam lapas.

Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk mencari solusi yang lebih komprehensif daripada pemberian remisi ini.

"Kedua hal ini terus menerus dikaitkan, padahal tidak ada hubungannya sama sekali antara remisi dan kerusuhan di lapas," kata Wakil Direktur Center for Detention Studies Gatot Goei dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Daripada memberi remisi untuk napi narkoba, Gatot menyarankan agar Menkumham fokus saja membenahi berbagai masalah yang ada di dalam lapas seperti overkapasitas, terbatasnya petugas, dan keadilan bagi para narapidana.

"Kita pertanyakan wacana pemberian remisi ini yang justru datang dari dalam Menkumham sendiri," ucap Gatot.

Sementara Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyoroti napi koruptor yang juga akan mendapatkan remisi apabila napi narkoba mendapatkan remisi.

Sebab, saat ini napi kasus narkoba, koruptor dan terorisme yang masuk ke pidana khusus diatur dalam aturan yang sama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Upaya merevisi PP 2009 tahun 2012 ini oleh teman-teman masyarakat sipil dianggap meringankan koruptor. Sudah vonis ringan, dikasih remisi dan pembebasan bersyarat," ucap Arsul.

Politisi PPP ini mengusulkan agar ada aturan yang lebih komprehensif yang bisa membedakan remisi untuk napi kasus korupsi dan napi kasus narkoba.

Adapun Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi tetap kekeuh bahwa napi khususnya kasus narkoba harus mendapatkan remisi.

Sebab, jumlah napi narkoba ini cukup banyak dan bisa menyebabkan overkapasitas lapas dan memperbesar potensi kerusuhan.

Para napi kasus narkoba itu pun kebanyakan enggan berkelakuan baik karena tak akan mendapat remisi.

"Karena tidak ada reward-nya, ini jadi persoalan besar. Warga binaan jadi tidak mau berkelakuan baik," ucapnya.

Kompas TV Enam PegawaI Lapas Positif Narkoba

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com