Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Stigma Hari Buruh Harus Dihapus

Kompas.com - 30/04/2016, 11:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyarankan agar stigma yang menempel terkait mayday atau hari buruh pada 1 Mei dihilangkan.

Misalnya stigma bahwa setiap 1 Mei selalu ada demonstrasi buruh yang anarkis.

"Stigma itu harus diakhiri," kata Enny dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Stigma lainnya, kata Enny, adalah seolah demonstrasi tersebut menjadi ritual tahunan.

Seolah setiap tahun buruh harus menagih janjinya.

Begitu pula jika dilihat dari sisi pelaku dunia usaha, seolah tidak peduli dan hal ini terus berulang.

"Ini kan enggak benar," tutur Enny.

Namun di sisi lain, para buruh juga mendapatkan berbagai macam tekanan hidup dan merasa ada kenaikan upah tapi tak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, Enny mengatakan, dalam kondisi demikian harus ada representasi tripartit serta sinkronisasi antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah.

"Apa yang bisa dioptimalkan dari kinerja para pelaku usaha, apa yang harus diimprovisasi dari buruh, dan negara juga harus hadir," kata Enny.

Dalam hal ini, kata Enny, sebetulnya sudah ada komitmen.

Pihak buruh sudah berkomitmen bahwa tuntutan tak akan neko-neko, hanya ingin upah layak.

Kelayakan tersebut dianggap akan berkontribusi terhadap ekonomi dan menaikkan daya beli masyarakat.

Namun, ia menambahkan, perlu dilihat pula apakah kehadiran pemerintah, minimal melalui paket kebijakan ekonomi 1 hingga 12 sudah cukup menjembatani kepentingan representasi itu.

"Menurut kami kehadiran pemerintah melalui paket-paket tersebut memang masih terbatas," ujar Enny.

Meski begitu, peluncuran paket-paket ekonomi tersebut dinilainya perlu diberikan apresiasi.

Jika memang masih ada kekurangan, justru bisa menjadi bahan evaluasi mengapa paket-paket ekonomi itu ibaratnya hanya sekadar numpang lewat.

Kompas TV Jelang Hari Buruh, Tim Gabungan Pengamanan Libatkan 16.000 Personel

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com