Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Paripurna DPR, Fahri Diprotes oleh Anggota F-PKS

Kompas.com - 29/04/2016, 16:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna penutupan masa sidang IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016), diwarnai interupsi dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ansory Siregar.

Ansory memprotes posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR yang belum juga digantikan oleh Ledia Hanifa. Fahri masih memimpin rapat paripurna tersebut bersama pimpinan DPR lain, yakni Ade Komarudin, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

"Ternyata tidak ada agenda pergantian saudara saya Fahri Hamzah yang saya cintai dengan Ledia yang juga saya cintai. Padahal, saya kira tadi hari ini sudah ada pelantikan itu," kata Anshori.

Padahal, lanjut dia, DPP dan Fraksi PKS sudah mengirim surat pergantian Fahri dengan Ledia tersebut sejak beberapa waktu lalu.

Menurut Anshori, pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR merupakan hak partai dan fraksi. Berbeda dengan pergantian Fahri sebagai anggota yang harus menunggu gugatan hukum.

"Kalau anggota baru bisa menunggu gugatan. Tapi, ini hak fraksi, pimpinan. Mohon untuk segera melaksanakan keputusan Fraksi PKS," ujar dia.

Menanggapi interupsi tersebut, pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan mengakui bahwa pelantikan Ledia Hanifa belum bisa dilaksanakan. Sebab, pimpinan DPR saat ini masih menunggu kajian tim hukum terhadap surat yang dikirimkan DPP dan Fraksi PKS.

"Kami tak bisa mengintervensi, ini hanya masalah waktu. Yang nanti akan segera melaksanakan," ucap Taufik.

(Baca juga: Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke MKD)

Fahri yang juga duduk di kursi pimpinan tak merespons protes Anshori itu. Namun, kepada wartawan, seusai paripurna, Fahri tetap kekeuh menyatakan bahwa pergantiannya sebagai pimpinan DPR tidak bisa dilakukan selama proses hukum berjalan.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada tim biro hukum yang telah ditunjuk pimpinan DPR untuk mengkaji masalah ini.

"Tidak bisa ujuk-ujuk karena kemarin pimpinan Dewan sudah memutuskan buat kajian," ucap Fahri.

 

Kompas TV Fahri Sebut Pemecatannya Dari PKS Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com