Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/04/2016, 16:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna penutupan masa sidang IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016), diwarnai interupsi dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ansory Siregar.

Ansory memprotes posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR yang belum juga digantikan oleh Ledia Hanifa. Fahri masih memimpin rapat paripurna tersebut bersama pimpinan DPR lain, yakni Ade Komarudin, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

"Ternyata tidak ada agenda pergantian saudara saya Fahri Hamzah yang saya cintai dengan Ledia yang juga saya cintai. Padahal, saya kira tadi hari ini sudah ada pelantikan itu," kata Anshori.

Padahal, lanjut dia, DPP dan Fraksi PKS sudah mengirim surat pergantian Fahri dengan Ledia tersebut sejak beberapa waktu lalu.

Menurut Anshori, pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR merupakan hak partai dan fraksi. Berbeda dengan pergantian Fahri sebagai anggota yang harus menunggu gugatan hukum.

"Kalau anggota baru bisa menunggu gugatan. Tapi, ini hak fraksi, pimpinan. Mohon untuk segera melaksanakan keputusan Fraksi PKS," ujar dia.

Menanggapi interupsi tersebut, pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan mengakui bahwa pelantikan Ledia Hanifa belum bisa dilaksanakan. Sebab, pimpinan DPR saat ini masih menunggu kajian tim hukum terhadap surat yang dikirimkan DPP dan Fraksi PKS.

"Kami tak bisa mengintervensi, ini hanya masalah waktu. Yang nanti akan segera melaksanakan," ucap Taufik.

(Baca juga: Fahri Hamzah Kembali Dilaporkan ke MKD)

Fahri yang juga duduk di kursi pimpinan tak merespons protes Anshori itu. Namun, kepada wartawan, seusai paripurna, Fahri tetap kekeuh menyatakan bahwa pergantiannya sebagai pimpinan DPR tidak bisa dilakukan selama proses hukum berjalan.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada tim biro hukum yang telah ditunjuk pimpinan DPR untuk mengkaji masalah ini.

"Tidak bisa ujuk-ujuk karena kemarin pimpinan Dewan sudah memutuskan buat kajian," ucap Fahri.

 

Kompas TV Fahri Sebut Pemecatannya Dari PKS Tidak Sah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com