Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/04/2016, 13:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR Agus Hermanto mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut seluruh kasus korupsi tanpa tebang pilih, termasuk kasus suap yang kini sudah menjerat tiga anggota Komisi V DPR. Ia berharap jangan sampai ada kasus yang tidak tuntas.

Agus kemudian mencontohkan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Ia meminta pengusutan kasus itu terus berjalan, apalagi audit Badan Pemeriksa Keuangan sudah menemukan adanya potensi kerugian negara. (baca: Komisi III DPR "Keukeuh" Ingin Bertemu Mantan Pimpinan KPK Bahas Sumber Waras)

Agus meminta KPK tidak terpengaruh dengan status Ketua BPK Harry Azhar Azis yang namanya tercatat dalam "Panama Papers".

"Jangan ada kasus dan ditutup dengan kasus lain. Contoh kasus Sumber Waras, tapi ditutup oleh Panama Papers. Sehingga kita dapat memberikan pelakuan hukum yang sama," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2016).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Dia berharap pengusutan KPK yang sudah dilakukan sejauh ini bisa jadi pelajaran dan tak akan menimpa anggota DPR lainnya.

Namun, Fadli Zon juga meminta KPK tidak tebang pilih. (baca: PAN Minta Penyidikan KPK Tak Berhenti sampai Andi Taufan Tiro)

"Dalam hal ini kita hargai dan hormati kerja KPK, tapi mereka juga harus hadir. Tidak boleh tebang pilih pada kasus tertentu begitu kuat dan berani pada kasus lain begitu lemah," ucapnya.

KPK menetapkan Anggota Komisi V fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Andi diduga menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. (baca: Ditetapkan Jadi Tersangka, Andi Taufan Tiro Akan Mundur dari DPR)

Suap tersebut terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

KPK juga sudah menjerat dua anggota Komisi V lainnya Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto dalam kasus yang sama.

Kompas TV Tanah Yang Dibeli Pemprov Tidak Memiliki Akses?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com