Iuran Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar untuk Munaslub Golkar Akan Diputuskan dalam Rapat Pleno

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan kembali menggelar rapat pleno untuk membahas pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada Kamis (27/4/2016).

Rapat pleno akan dilakukan di bawah kepengurusan Munas Bali rekonsiliasi yang baru saja mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Rapat akan dipimpin Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.

Namun, Aburizal akan didampingi perwakilan dari kubu Munas Ancol yang sudah bergabung ke kepengurusan Munas Bali, seperti Agung Laksono, Zainuddin Amali, dan Priyo Budi Santoso.

"Pleno DPP untuk mengesahkan kinerja Steering Committee. SC sudah siapkan semua materi," kata Ketua SC Munaslub Nurdin Halid saat dihubungi, Rabu (27/4/2016).

(Baca juga: "Jika Munaslub Tak Digelar, Taruhannya Kehancuran Golkar")

Nurdin mengungkapkan, salah satu yang masih menjadi kontroversi adalah rekomendasi SC agar calon ketua umum yang bertarung dalam Munaslub membayar iuran Rp 5 miliar-Rp 10 miliar. Rekomendasi itu masih bisa berubah tergantung kesepakatan rapat pleno besok.

"SC hanya sampaikan rancangan karena SC kepanjangan tangan DPP masih bisa berubah, tergantung pleno," ucap dia.

Sementara itu, terkait waktu dan tempat pelaksanaan Munaslub, yakni 23 Mei, di Nusa Dua, Bali, Nurdin meyakini tidak akan ada perubahan. Pasalnya, SK Menkumham sebagai payung hukum penyelenggaraan Munaslub sudah terbit. Presiden Joko Widodo juga menyatakan akan hadir pada tanggal itu.

"Tanggal tetap 23 Mei, lokasi tetap di Nusa Dua," ucap Nurdin.