Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Sebut Hartawan Aluwi Hanya Orang Kepercayaan Robert Tantular

Kompas.com - 26/04/2016, 11:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Hartawan Aluwi, Joko Sulaksono, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menjabat sebagai Presiden Komisioner PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia.

Menurut dia, Hartawan hanya orang kepercayaan dari pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan bos PT Bank Century, Robert Tantular.

"Beliau hanya membantu apa yang diminta oleh Robert Tantular. Jadi ya hanya seperti orang kepercayaan saja," ujar Joko melalui pesan singkat, Selasa (26/4/2016),

Joko mengatakan, Hartawan pernah dicantumkan sebagai komisaris pada 2001. Kemudian, pada 2004 namanya tidak lagi tertera dalam struktur komisaris.

"Jadi memang tidak pernah menjadi anggota komisaris dan bukan presiden komisaris," kata Joko.

Joko mengatakan, selama ini yang memiliki kendali penuh terhadap PT Antaboga adalah Robert Tantular. Hartawan hanya diminta membantu pekerjaannya.

Bahkan, Joko menyebut Robert lah yang mengarahkan kliennya untuk menggelapkan dana nasabah bank Century.

"Nanti kami akam buktikan di permohonan PK kami," kata Joko. (Baca: Terpidana Kasus Century Hartawan Aluwi Akan Ajukan Peninjauan Kembali)

Dia enggan mengungkap lebih jauh soal kronologi kasus sesuai pengakuan Hartawan. Kronologi tersebut akan dibeberkan dalam peninjauan kembali yang akan diajukan dalam waktu dekat.

Saat ini, pihaknya masih menunggu proses sosialisasi di lembaga pemasyarakatan Salemba.

"Selama proses itu Pak Hartawan belum bisa dikunjungi sesuai jadwal. Proses ini mungkin sekitar seminggu," kata Joko.

Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Setya, modus yang dia lakukan yakni membujuk nasabah bank Century untuk berinvestasi dengan iming-iming bunga tinggi melebihi yang ditawarkan bank.

Terlebih lagi, investasi itu tidak dikenakan pajak dengan jaminan Robert Tantular. Dari kejahatan ini, para pelaku mengumpulkan dana Rp 1,455 triliun.

Dana ini akhirnya mengalir ke perusahaan, bukan investasi sebagaimana yang dijanjikan. (Baca: Terpidana Kasus Century Ditangkap, Akankah Aset Nasabah Dikembalikan?)

Hartawan menggelapkan dana dalam kasus Century yang merugikan negara Rp 3,11 triliun. Ia diketahui telah berdomisili di Singapura sejak 2008.

(Baca: Terpidana Kasus Century Andalkan Gaji Istri Selama Jadi Buron di Singapura)

Pada 28 Juli 2015, ia mendapatkan vonis in absensia berupa pidana penjara 14 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Februari 2016, izin tinggal tetap Hartawan di Singapura dicabut dan tidak diperpanjang oleh Pemerintah Singapura. Di sisi lain, paspor Hartawan juga telah habis sejak 2012.

Kompas TV Koruptor Bank Century Ini Berhasil Ditangkap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com