Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolda Papua Bantah Ada Konflik hingga Pembakaran di Tolikara

Kompas.com - 25/04/2016, 16:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, hingga saat ini kondisi di Tolikara masih relatif aman.

Ia tidak menampik adanya perbedaan pendapat dan selisih paham terkait dana respek. Namun, masalah bisa diselesaikan dan diredam.

"Kalau soal dana, baik bantuan desa maupun respek yang ditangani oleh Provinsi maupun Kabupaten ya selalu ada. Tapi tidak sampai menimbulkan perkelahian antarsuku maupun pembakaran," ujar Paulus usai mengikuti rapat kerja di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).

Paulus menjelaskan, semua besaran dana desa antarsatu desa dengan yang lainnya sama. Namun, ternyata dari jumlah penduduk dan kepadatan berbeda, sehingga terdapat besaran dana yang berbeda yang didapat oleh warga.

Sempat terjadi selisih paham dan kecemburuan karena antarsatu desa dengan desa yang lain tidak mendapatkan jumlah yang sesuai. Namun, kata Paulus, peristiwa tersebut tidak menimbulkan konflik yang besar.

"Tapi sistem pembagian di sana itu fair. Mereka (Pemerintah Daerah) dalam membagi dana itu di tengah lapangan, dikumpulkan semua kepala kampung dan warga yang menjadi perwakilan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi terbuka," ujar Paulus.

Di samping itu, dia juga membantah pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyatakan aksi bentrok di Distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, sejak 9 April 2016, telah menewaskan satu orang dan menyebabkan 32 warga terluka.

(baca: 95 Rumah Terbakar akibat Konflik di Tolikara, 1 Orang Tewas)

Menurut Paulus, dia sudah melakukan upaya klarifikasi dengan Kapolres Tolikara Musa Korwa dan di wilayah tersebut tidak terjadi konflik sebagaimana telah diberitakan.

"Kami sudah melakukan upaya klarifikasi dengan Kapolres Tolikara AKBP Musa Korwa bahwa hasil pengecekan yang bersangkutan di wilayah itu tidak ada apa-apa," ujar Paulus.

Paulus membenarkan ada kasus meninggalnya seorang warga pada 16 April 2016. Kasus itu hampir berakibat terjadinya salah paham. (baca: BNPB Bingung Sikapi Laporan BPBD soal Konflik di Tolikara)

Namun, menurut dia, peristiwa tersebut tidak sampai menimbulkan bentrokan karena Kapolres langsung datang ke tempat dan berhasil mengendalikan suasana di Tolikara.

"Sampai tadi pagi, kami coba klarifikasi dengan kapolres dan pihak Sekda Kabupaten, memang tidak ada kejadian. Terkait kasus kematian pada tanggal 16 kami belum tahu motifnya. Kapolres sudah melakukan upaya cepat sehingga persoalan tidak berkembang," jelas Paulus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Nasional
Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Nasional
Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Nasional
Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Nasional
Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Nasional
Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Nasional
Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com