Akbar Faizal: Ketua BPK Menyedihkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal menyesalkan sikap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terlebih lagi, nama Harry tercatat dalam dokumen "Panama Papers".

"Itu menyedihkan juga ya. Harusnya sebagai ketua lembaga tinggi negara memberikan contoh," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Akbar mengakui bahwa penyusuna LHKPN memang bukan sebuah hal yang mudah. Terlebih lagi, jika harta penyelenggara negara terus bertambah seiring berjalannya waktu. (Baca: Politisi PPP Sarankan Harry Azhar Mundur sebagai Ketua BPK)

Namun, tetap saja Harry sebagai Ketua BPK harus meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengisi LHKPN setelah dilantik pada Oktober 2014.

"Jabatan Harry sebagai Ketua BPK membuatnya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang lebih bagi negara," ucap politisi Partai Nasdem ini.

Akbar menyarankan agar Harry segera melaporkan LHKPN ke KPK. Selain itu, Harry juga harus memberikan penjelasan ke publik kenapa dia belum memperbarui laporan harta kekayaan.

Harry juga sebaiknya memberikan penjelasan lebih lengkap terkait namanya yang tercatat dalam Panama Papers. (Baca: Ruhut: Ketua BPK Mundur Sajalah, Malu!)

"Sudah ada sih penjelasannya, tapi ternyata belum cukup bagi publik yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya," kata Akbar.

Menurut Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa, Harry terakhir menyerahkan LHKPN pada 2010, saat masih menjadi anggota DPR dari Fraksi Golkar.

Berdasarkan ketentuan, penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. (Baca: KPK: Ketua BPK Belum Serahkan LHKPN)

Selain itu, melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Berdasarkan data LHKPN 2010 yang dimuat dalam situs acch.kpk.go.id, Harry memiliki sejumlah harta kekayaan dalam berbagai bentuk yang jumlah totalnya mencapai Rp 9.930.243.544 dan 680 dollar AS. (Rincian harta kekayaan Harry baca di sini)

Soal Panama Papers, Harry sudah memberi klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Namanya Tercantum dalam "Panama Papers", Ketua BPK Beri Klarifikasi ke Presiden)

Kepada wartawan, Harry mengaku bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited dibuat atas permintaan anaknya. Dia membantah jika pembuatan perusahaan itu disebut untuk menghindari pajak di dalam negeri.

Menurut dia, tidak ada transaksi apa pun selama dirinya memimpin perusahaan itu. Saat ini, kata dia, perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi.

"Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah untuk mundur itu yang salah," kata Harry seperti dikutip Kompas TV.