Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Geledah Ruang Kerja Sekretaris MA

Kompas.com - 21/04/2016, 12:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis (21/4/2016).

Belum diketahui secara pasti apakah penggeledahan itu terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (20/4/2016).

"Benar ada penggeledahan, informasi yang saya terima seperti itu," ujar Juru Bicara MA Suhadi, saat dihubungi, Kamis.

Suhadi mengatakan, belum ada informasi resmi dari KPK yang menjelaskan kaitan antara penyidikan yang dilakukan KPK dan penggeledahan di ruang kerja Nurhadi.

"Kalau ruangan Sekretaris, bisa saja soal administrasi kantor MA, tetapi kita belum tahu terkait apa," kata Suhadi.

Seperti dikutip harian Kompas, KPK menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Edy ditangkap setelah diduga menerima suap dari seorang berinisial DAS.

DAS diduga bekerja untuk salah satu jaringan konglomerasi besar di Indonesia. Pekerjaan DAS antara lain mengurus hal-hal yang terkait dengan sengketa hukum dari jaringan konglomerasi besar itu. Namun, pekerjaan itu dilakukan DAS melalui jalur tidak resmi.

DAS juga ikut ditangkap KPK setelah diduga menyuap Edy sebesar Rp 50 juta. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00, kemarin.

Dari informasi yang diperoleh Kompas, penyuapan yang diduga dilakukan DAS kepada Edy itu untuk mengamankan sengketa perkara perdata dari salah satu anak perusahaan jaringan konglomerasi yang beralamat di Karawaci, Tangerang, dan Cikarang, Bekasi, itu.

Sengketa yang melibatkan jaringan konglomerasi itu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang terletak dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diduga tidak hanya satu perkara.

KPK rencananya akan memberikan penjelasan resmi pada Kamis siang.

Kompas TV Panitera Ditangkap, PN Tolak Komentar Banyak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com