Soal Penyanderaan Abu Sayyaf, Wapres Utamakan Dialog daripada Serangan Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah tetap berusaha melakukan dialog untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Kalla bahkan tidak ingin ada serangan militer besar-besaran ke daerah-daerah yang diduga sebagai basis kelompok Abu Sayyaf.

"Filipina sendiri sangat kooperatif. Karena itu pemerintah Filipina tidak merencanakan juga serangan nanti korban banyak. Kita minta itu jangan (dilakukan)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Sementara itu, terkait niat perusahaan membayar tebusan 50 juta peso atau Rp 15 miliar kepada kelompok Abu Sayyaf, Kalla mengaku tidak tahu

Ia menegaskan bahwa dialog yang dilakukan pemerintah tetap akan berada di jalur resmi.

"Kita lanjutkan dengan pembicaraan kemanusiaan," kata Kalla.

Sebelumnya, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Letjen Edy Rahmayadi menyatakan bahwa TNI masih berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 WNI itu.

Edy mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah melakukan patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia untuk memantau situasi.

(Baca: Pasukan TNI Tunggu Perintah soal Pembebasan WNI dari Tangan Abu Sayyaf)

Timnya sudah melacak keberadaan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok separatis Abu Sayyaf. Posisi mereka berada di Pulau Sulu, Filipina.