Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deddy Mizwar: Jangan Usir Orang Miskin dari Jakarta karena Larinya ke Jabar

Kompas.com - 20/04/2016, 13:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku tidak mempersoalkan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta. Hanya saja, dia meminta agar reklamasi tersebut benar-benar memperhatikan lingkungan di sekitarnya.

Dia khususnya menyoroti pengerukan pasir di pulau-pulau lokasi reklamasi.

"Jangan sampai reklamasi memindahkan musibah rob di Jakarta Utara ke Jawa Barat dan Banten," kata Deddy saat rapat dengan Komisi VII DPR terkait reklamasi Teluk Jakarta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Hadir dalam rapat itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya beserta jajarannya. Ada pula Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, hadir Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Oswar Muadzin Mungkasa.

(Baca: Ahok: Reklamasi Laut Diprotes, Reklamasi Sungai Kamu Enggak Protes!)

Selain menyoroti masalah lingkungan, Deddy pun menaruh perhatian kepada masyarakat miskin yang bisa terdampak dari pembangunan reklamasi.

"Jangan mengusir orang miskin dari Jakarta karena pasti larinya ke Jawa Barat. Kami tidak keberatan sebenarnya karena itu lahan amal bagi kami. Tapi tentunya pembangunan reklamasi harus tetap mengacu pada undang-undang yang ada," ucap Deddy.

(Baca: Marah dan Kecewanya Anak-anak Pasar Ikan pada Penggusuran)

Sementara Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo meminta maaf apabila banyak rakyat miskin di Jakarta berpindah ke wilayah di Banten atau Jawa Barat.

"Mohon maaf karena Gubernur DKI suka melakukan penggusuran makanya banyak yang pindah kesana. Sebagai wakil rakyat Jakarta, saya minta maaf," kata Aryo.

Kompas TV Warga Penjaringan Bertahan di Perahu Nelayan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com