JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar kembali diundur. Mundurnya penyelenggaraan disinyalir akibat belum rampungnya konsolidasi internal partai berlambang pohon beringin itu.
Semula, penyelenggaraan Munaslub dijadwalkan akan dilangsungkan pada 7-8 Mei 2016 di Bali.
Kemudian, panitia pengarah memutuskan untuk menundanya hingga 17 Mei lantaran belum menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pengurus DPP Partai Golkar hasil rekonsiliasi.
Belakangan, penyelenggaraan Munaslub kembali diundur menjadi 25 Mei dengan alasan yang sama.
"Memang terjadi tarik menarik yang luar biasa di internal Golkar ini. Sebab, untuk membangun kompromi politik itu tidaklah mudah," kata pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Arie Sudjito saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).
(Baca: Nurdin Halid: Munaslub Golkar Pasti 25 Mei 2016 dan Dibuka Presiden)
Menurut dia, ketiadaan SK Menkumham yang menjadi alasan mundurnya penyelenggaraan Munaslub bukanlah persoalan yang besar. Hal itu sepanjang ada konsensus saling pencaya yang telah dibangun masing-masing pihak.
Lebih jauh, ia menilai, ada dua cara untuk menyelesaikan konflik internal Golkar, yakni secara demokratis atau menggunakan pendekatan otoriter. Kedua cara itu memiliki konsekwensi berbeda.
"Kalau cara demokratis memang lebih bagus, tapi lama sekali prosesnya. Tapi kalau cara yang kedua, otoriter dengan komando, memang cepat selesai tapi akan menyisakan persoalan baru," kata Arie.