Pembentukan Haluan Negara Perlu Berdasar Pada Kedaulatan Rakyat

Rencana pembentukan haluan negara sebagai dasar pembangunan nasional telah disepakati oleh seluruh fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Untuk itu, MPR RI terus menjalankan tahapan pembentukan haluan negara dengan merangkul 50 universitas untuk berdiskusi mengenai reformulasi bentuk haluan negara.

Kali ini, diskusi dilaksanakan MPR RI bersama Center of Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Hotel Grage, Bengkulu, Selasa (19/4/2016).

Ketua MPR RI Zulkifili Hasan menyatakan, sesungguhnya wacana reformulasi garis besar haluan pembangunan negara sudah disepakati pada Keputusan MPR periode 2009-2014.

"Keputusan MPR 2009-2014 poin kedua menyebutkan perlunya MPR mereformulasi garis besar haluan pembangunan negara," ujar Zulkifli.

Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa diskusi pembentukan haluan negara sebagai pemandu pembangunan nasional perlu memperhatikan beberapa hal.

Pertama, tutur Zulkifli, integrasi sambungan daerah dan pusat. Kedua, sistem pembangunan berbasis kedaulatan rakyat seperti apa. Ketiga, aspek hukum, politik, hankam, dan sosial budaya. Keempat, peran MPR dalam pembangunan nasional.

"Prof. Jimly mengatakan perlunya haluan yang kuat, norma yang kuat, untuk menghindari ketimpangan kedaulatan rakyat. Nah, bentuknya seperti apa, itulah yang perlu didiskusikan secara mendalam," ujar Zulkifli saat membuka FGD.

Zulkifli menuturkan, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) meneliti bahwa haluan negara mesti bersifat ideologis. Dalam bidang ekonomi, misalnya, haluan negara diharapkan menjiwai Pasal 33 UUD 1945.

"Di pasal 33 itu dikatakan sumber alam dikuasai rakyat. Tapi sekarang praktiknya tidak lagi. Nah, itu harus dijiwai ideologisnya. Tapi seperti apa bentuknya? Itu perlu rumusan yang mendalam," kata ia.

Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu Ahmad Dasan mengatakan sangat setuju jika model GBHN digunakan. Hanya saja, menurutnya, model perencanaan yang sudah terjadi perlu dimasukan juga.

"Misal Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang sudah bagus bisa dijadikan bahan. Oleh karena itu mungkin GBHN juga bisa mengakomodir Musrenbang yang sudah berjalan," tutur ia.

Ahmad berharap wacana ini bisa menciptakan pembangunan yang berkeadilan sosial dan merata. (adv)