Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teken MoU dengan LPSK, Jaksa Agung Sebut Saksi dan Korban Harus Bebas Intimidasi

Kompas.com - 19/04/2016, 11:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung H. M Prasetyo menganggap keamanan saksi dan korban merupakan hal yang penting dalam proses peradilan.

Ia memberi perhatian khusus untuk melindungi saksi dari intervensi dan ancaman. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung memperpanjang nota kesepahaman dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Tentu tidak bisa kita pungkiri banyak dipertontonkan berbagai bentuk intervensi, ancaman, tekanan kepada saksi atau korban dalam persidangan," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Adapun ruang lingkup nota kesepahamannya yaitu perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, hingga penganiayaan.

Kedua, perlindungan kepada pelapor atau whistle blower dan juga pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator.

Dalam MoU juga diatur bagaiman hak korban terpenihi dalam mendapatkan ganti rugi yang semestinya dipenuhi pelaku dan juga bantuan medis atau psikologi dari negara.

Prasetyo menganggap, nota kesepahaman ini memiliki arti penting dalam proses pidana.

"Keberadaan saksi dan korban jadi hal yang penting untum membuktikan suatu tindak pidana. Kehadiran saksi dan korban untuk memberi keterangan berkualitas tentu jadi kebutuhan utama yang harus kita wujudkan," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, seringkali upaya mengungkap pidana menemui jalan buntu karena saksi dan korban tidak bisa memberi keterangan secara bebas.

Dengan adanya MoU ini, maka Kejagung dapat memberi jaminan perlindungan yang seimbang baik untuk saksi maupun korban dan pelapor baik menyangkut keselamatan dirinya, keluarganya, maupun harta bendanya.

"Karena pentinganya perlindungan saksi dan korban maka sepantasnya kerja sama dengan LPSK perlu dilanjutkan," kata Prasetyo.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com