Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundurnya Munaslub Golkar Dipersoalkan

Kompas.com - 15/04/2016, 17:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempersoalkan rencana diundurnya penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Sebab, sudah ada keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan bahwa munaslub diselenggarakan pada 7-8 Mei 2016.

"Apa dasar pertimbangannya? Semestinya pengunduran waktu tersebut disampaikan oleh panitia, dibahas, dan diputuskan kembali di dalam rapat pleno DPP, sekaligus mencabut keputusan sebelumnya," kata Doli dalam pesan singkatnya, Jumat (15/4/2016).

Keputusan mundurnya jadwal Munaslub Partai Golkar diambil di dalam rapat steering committee (SC).

Menurut Ketua SC Nurdin Halid, munaslub tak dapat diselenggarakan sebelum DPP Partai Golkar mengantongi surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pengurus DPP hasil rekonsiliasi.

(Baca: Munaslub Partai Golkar Diundur)

Doli menilai jika alasan itu yang digunakan, dasar hukum DPP Partai Golkar memutuskan jadwal penyelenggaraan munaslub dipertanyakan. Sebab, pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan SK baru.

"Seharusnya, rapat pleno dulu tidak dilakukan sebelum SK diterbitkan, atau karena pemerintah sudah menerbitkan SK DPP Riau, maka seluruh rapat, keputusan dan persiapan munaslub dilaksanakan oleh DPP Riau," kata dia.

Doli pun mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang saat itu optimistis jika SK baru akan keluar dalam kurun waktu dua hari.

"Faktanya hingga hari ini SK tersebut belum kunjung terbit juga," ujarnya.

Lain cerita, menurut dia, jika keputusan penyelenggaraan munaslub diambil berdasarkan hasil keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar hasil Munas Riau. Sebab, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan SK baru yang menghidupkan kepengurusan itu untuk sementara waktu.

(Baca: Janji-janji Jelang Munas Golkar: Dari Uang Rp 10 M hingga Hadiah Mobil)

Lebih jauh, Doli menilai pemerintah tengah menguji Partai Golkar untuk konsisten menyelenggarakan munaslub yang rekonsiliatif. Ia khawatir, jika sampai terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan Golkar, penyelenggaraan munaslub justru bermasalah.

"Jangan sampai bisa jadi munaslub yang dipersiapkan oleh DPP PG Bali rekonsiliasi, tetapi pemerintah tetap menginginkan penyelenggaranya adalah DPP PG Riau yang juga sudah memenuhi unsur rekonsiliasi. Itu akan sangat memengaruhi kepesertaan dan akhirnya hasil munaslub," kata Doli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com