Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diberi Kabar Munaslub Golkar Mundur

Kompas.com - 15/04/2016, 16:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diperkirakan mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Presiden Joko Widodo dikabarkan telah mengetahui ihwal kemunduran jadwal tersebut.

"Sudah saya sampaikan kepada Presiden," kata Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto saat dihubungi, Jumat (15/4/2016).

Semula, penyelenggaraan Munaslub Golkar yang akan dilangsungkan di Bali dijadwalkan digelar pada 7-8 Mei mendatang. Namun, dalam rapat steering committee sebelumnya, penyelenggaraan munaslub diundur hingga 17 Mei 2016.

Menurut Novanto, persoalan akomodasi menjadi kendala utama sehingga munaslub diundur.

"Kemunduran disebabkan situasi keadaan di hotel di Bali. Karena hari libur, maka mengalami kesulitan, baik tiket pesawat maupun hotel yang sudah di-book jauh hari sebelumnya oleh pihak yang berwisata di Bali," kata dia.

(Baca: Munaslub Partai Golkar Diundur)

Sementara itu, Novanto, yang juga menjadi salah satu kandidat calon ketua umum Partai Golkar, mengatakan, telah melakukan konsolidasi ke daerah. Ia pun memastikan siap untuk menghadapi kampanye yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

"Saya percayakan kepada DPD I dan II. Saya sudah kunjungi ke seluruh Indonesia, dan tentu kami sudah inventarisasi, dan pada akhirnya kita lihat di munaslub," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, mundurnya pelaksanaan munaslub disebabkan belum dikantonginya surat keputusan menteri hukum dan HAM terkait pengesahan pengurus DPP Partai Golkar hasil rekonsiliasi.

Menurut dia, munaslub baru dapat dilakukan setelah SK dikantongi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com