Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Manajemen Pemerintahan Berbasis Publik ala Bupati Bojonegoro

Kompas.com - 15/04/2016, 07:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat pertama kali Bupati Bojonegoro Suyoto membuat manajemen pemerintahan berbasis partisipasi publik, ia mendapat banyak pesan singkat pengaduan warga Bojonegoro.

Manajemen pemerintahan berbasis publik memang menjadikan laporan dan pengaduan warga untuk membahas suatu permasalahan di Bojonegoro.

Pengaduan diharapkan membuat pemerintahan daerah memahami langsung suatu masalah. Hingga kemudian, pemerintah daerah bekerja sama dengan warga untuk mencari solusi.

Namun, Suyoto kaget mengetahui amarah warganya ketika mengadukan banyak hal.

"Saya suruh mereka bicara di dialog publik supaya banyak orang dengar. Ketika dialog banyak orang marah-marah," kata Suyoto, Kamis (14/4/2016).

Kang Yoto, panggilan akrab Suyoto, menerima pengaduan warga dari berbagai sumber. Di antaranya melalui pesan singkat, radio, dan internet. Ia dapat memantau secara langsung melalui telepon genggamnya.

"Kami punya manajemen berbasis partisipasi publik. Setiap jumat kami review semua pengaduan warga," tuturnya

Keterbukaan Kang Yoto membuat warga percaya kepadanya. Kemarahan warga perlahan menghilang.

"Lama-lama orang tidak berdebat, kemudian berusaha saling memahami kesulitannya dan mencari pemecahan masalah bersama," ucap politisi PAN itu.

Untuk diketahui, Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program" atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama Kota Seoul di Korea Selatan dan Tbilisi di Georgia.

(Baca: Bojonegoro Terpilih Jadi Pemerintahan Daerah Terbuka Tingkat Dunia)

Kabupaten Bojonegoro terpilih bersama 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar.

Kompas TV Bupati Bojonegoro Disiapkan Maju di DKI

Koarmabar) menangkap dua kapal beserta awaknya yang bertransaksi solar ilegal di perairan Tanjung Pinggir, Batam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com