Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Usulan Setoran Rp 20 Miliar oleh Caketum Golkar, Ini Komentar Akom

Kompas.com - 14/04/2016, 21:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Ade Komarudin, enggan menanggapi serius wacana agar calon ketua umum Partai Golkar harus menyetor uang hingga Rp 20 miliar.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, menegaskan bahwa sebagai calon ketua umum Partai Golkar, dia hanya akan patuh kepada hasil dari rapat pleno DPP.

"Itu kan wacana. Wacana enggak usah ditanggapi. Keputusan yang sah hanya diputuskan di rapat pleno," tutur Akom seusai bertemu dengan Presiden ketiga RI BJ Habibie di kediaman Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016).

"Silakan berwacana. Saya tidak menanggapi," ujar Ketua DPR itu.

Akom bersama tim suksesnya malam itu bertemu dengan Habibie untuk membahas sejumlah hal.

Pertama, terkait dengan tugas Akom sebagai Ketua DPR RI. Kedua, memohon doa restu terkait pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar.

Saat ditanyakan apakah dalam pertemuan tersebut juga membahas soal uang Rp 20 miliar tersebut, Akom menyanggahnya.

"Tidak ada pembicaraan soal itu," kata Akom.

Akom datang beserta beberapa orang tim suksesnya. Ia tiba di rumah Habibie sekitar pukul 17.00 WIB.

Beberapa anggota timses mendampingi Akom adalah Mohamad Suleman Hidayat, Bambang Soesatyo, Forman Soebagyo, John Kennedy Azis, dan Misbakhun. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang perpustakaan milik Habibie.

Kompas TV Ade Komarudin akan Maju Jadi Calon Ketum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com