Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Ribut Kursi Menteri Desa, Cak Imin Sebut PKB dan PDI-P Sudah Berdamai

Kompas.com - 12/04/2016, 18:16 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sempat ribut beberapa waktu lalu terkait perebutan kursi menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut sudah berdamai.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Iya, sekjen kami, Karding, dan Hasto (Sekjen PDI-P), sudah lakukan pertemuan yang intinya menjaga hubungan baik sesama koalisi," kata Muhaimin seusai acara final Musabaqoh Kitab Kuning di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Saat disinggung mengenai kemungkinan ada pihak ketiga yang mengadu partainya dengan PDI-P, Muhaimin tak memedulikannya. Ia hanya memikirkan agar tak ada perselisihan antara partainya dan partai pendukung pemerintah lainnya.

"Kalau saya, yang penting tidak ada pertikaian, cekcok dengan sesama koalisi. Itu saja prinsipnya," ujar dia.

(Baca: "Karpet Merah" Istana untuk Pendemo Menteri Desa dan Provokasi Keberangan Cak Imin)

Sementara itu, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding membenarkan, ada pertemuan dirinya dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan politisi senior PDI-P, Pramono Anung.

Pertemuan tersebut, kata Karding, diadakan dalam rangka mengklarifikasi isu yang selama ini beredar tentang rebutan kursi menteri antara dua partai koalisi pemerintah tersebut.

"Alhamdulillah sudah ketemu bahwa sebagai sesama partai koalisi harus jaga persaudaraan, perkawanan, dan jangan mau dipecah atau diadu dengan pihak lain," tutur Karding.

(Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

Namun, ia menolak membeberkan identitas pihak yang mengadu kedua partai tersebut. Menurut dia, informasi yang tidak tepat dan tidak patut diketahui oleh rekan-rekan politik lain biasanya pasti akan mudah terendus.

"Tentu tidak bisa disampaikan karena dalam politik ada etika sehingga ya enggak bisa (disampaikan). Namun, yang harus dipahami dalam politik adalah, satu gerakan, sekecil apa pun, pasti ketahuan, dan enggak ada yang enggak ketahuan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com