Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Tidak Usah Sering "Reshuffle", Bikin Menteri Enggak Jadi Kerja

Kompas.com - 12/04/2016, 17:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku belum diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo untuk membicarakan terkait wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja.

Karena itu, ia mengaku tak tahu apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Meski demikian, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, berharap Presiden Joko Widodo tidak sering melakukan reshuffle karena bakal mengganggu kinerja para menteri. (Baca: Perombakan Kabinet, Selasa, Rabu, Akhir Bulan, atau Kapan?)

"Kita berharap dan berdoa tidak usah sering-sering reshuffle, bikin menteri enggak jadi kerja," kata Muhaimin seusai acara final Musabaqoh Kitab Kuning di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Menurut dia, reshuffle adalah murni hak prerogatif Presiden. Karena itu, tugasnya sebagai ketua umum partai pendukung pemerintah hanyalah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. 

"Tetapi, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden," ucapnya. (Baca: Ditanya soal "Reshuffle" Kabinet, JK Jawab Tunggu Saja)

Saat ditanya bagaimana jika ada menteri asal PKB yang terkena perombakan kabinet nantinya, Muhaimin enggan berkomentar. Namun, ia kembali menegaskan keinginannya tidak ada reshuffle kabinet.

"Sebagai partai pendukung sih berharap tidak ada reshuffle," kata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

Presiden sebelumnya mengatakan bahwa pembicaraan tentang reshuffle kabinet terus dilakukan, termasuk dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Presiden mengakui, belum ada keputusan final dari pembicaraan tersebut. (Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Kami Bahas Terus dengan Pak Kalla)

"Sampai saat ini, kita bahas terus (dengan Kalla). Hanya, sampai saat ini belum (diputuskan)," ujar Jokowi di tempat pengepulan bawang di Desa Luwung Ragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Kompas TV Reshuffle Kabinet sebuah Kebutuhan-Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com