Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: PPP Turun Pangkat, dari Tidur di Hotel Sekarang di Asrama Haji...

Kompas.com - 10/04/2016, 18:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, konflik berkepanjangan yang melanda partai persatuan pembangunan terbukti tidak membawa manfaat apa-apa. PPP, kata dia, justru kehilangan banyak tenaga untuk hal sia-sia.

Sambil bercanda, JK pun lantas menyindir Muktamar VIII islah PPP yang kini digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Padahal pada 2014 lalu, baik Muktamar yang memenangkan Romahurmuziy dan Muktamar yang memenangkan Djan Faridz sama-sama digelar di Hotel berbintang di Surabaya dan Jakarta.

"Turun pangkat dari tidur di hotel, sekarang terpaksa di Asrama Haji," kata JK saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar, Minggu (10/4/2016). Kelakar JK itu langsung disambut tawa sekitar 1.000 kader PPP yang hadir.

Mereka adalah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang datang dari seluruh daerah di Indonesia.

"Tapi tidak apa-apa. Ini sama dengan lambang partai, Ka'bah. Apalagi Pak Lukman (Menteri Agama yang juga kader PPP) bisa atur," tambah JK kembali disambut tawa para Muktamirin.

JK meminta PPP tidak berkecil hati dengan keadaan yang ada saat ini. Dia yakin jika islah rekonsiliasi ini berjalan dengan mulus, maka PPP akan kembali bangkit dan menjadi partai besar.

Dia berharap Djan Faridz dan segelintir elite lainnya bisa melunak dan menerima hasil Muktamar yang kembali memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum.

"Janganlah menghabiskan energi untuk berdebat, bercerai, bersaing membuat alasan atau menghabiskan kemampuan dana kita untuk bermuktamar-muktamar tidak habis-habisnya," ucap Politisi Partai Golkar ini.

(Baca: PPP Janjikan Tempat Terhormat bagi Djan Faridz)

Kompas TV Konflik PPP Terus Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com