Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kebakaran Hutan, Zumi Zola Ingin Tiap Kecamatannya Ada Ekskavator

Kompas.com - 08/04/2016, 15:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubenur Jambi Zumi Zola ingin 138 kecamatan di wilayahnya agar ditempatkan masing-masing satu ekskavator untuk dimanfaatkan jika masyarakat ingin melaksanakan pembersihan lahan (land clearing).

"Dengan begitu, masyarakat yang melakukan land clearing tidak dengan cara pembakaran lahan," ujar Zola di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Zola mengatakan, rencana itu dimunculkan setelah ia menerbitkan larangan masyarakat atau perusahaan, agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Kebijakan itu kemudian diprotes masyarakat lantaran biaya penyewaan alat berat yang mahal.

"Jadi inilah solusinya. Jangan kita larang tapi enggak ada solusi. Mereka mau land clearing pakai apa kalau begitu? Sementara mereka juga membutuhkan lahan," ujar dia.

Selain mencegah meluasnya kebakaran hutan, pengadaan ekskavator itu juga dapat multifungsi, yakni untuk membantu evakuasi saat bencana, untuk membantu perkebunan rakyat dan lain-lain.

Sinergis dengan Dana Desa

Zola sudah mengkoordinasikan rencana itu dengan Kementerian Keuangan. Dia pun berharap agar rencana kebijakannya itu disinergiskan dengan dana desa.

Secara teknis, biaya pengadaan ekskavator berasal dari pemerintah provinsi Jambi. Sementara, biaya operasional dan perawatan ekskavator menggunakan dana desa.

"Belum ada ketentuannya memang. Tapi saya mohon itu dipertimbangkan agar masyarakat mandiri," ujar dia.

Kompas TV Sejumlah Titik Panas Alami Peningkatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com