Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Yakin Densus 88 Bertindak Sesuai Prosedur Terkait Kasus Siyono

Kompas.com - 05/04/2016, 17:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri telah melakukan upaya sesuai prosedur terkait penanganan terduga teroris asal Klaten, Siyono.

Namun, Luhut meminta semua pihak menunggu hasil otopsi terhadap jenazah Siyono sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja Densus.

"Soal Siyono, kita tunggu hasil otopsinya apa. Saya yakin Densus melakukan dengan prosedur yang ada. Kalau ada yang salah nanti kita lihat," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (5/4/2016).

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila hasil otopsi nantinya menyatakan ada pelanggaran prosedur, maka pemerintah tidak akan segan untuk mengambil tindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

"Pasti ada tindakan sanksi administratif kalau memang ada tindakan yang menyalahi prosedur," kata Luhut.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi terduga teroris Siyono.

"Belum ada laporan. Nanti seminggu atau 10 hari yang berhak melaporkan ada tim forensik," ujar Haedar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Otopsi Siyono dilakukan oleh sembilan dokter forensik yang ditunjuk Pengurus Pusat Muhammadiyah dan seorang dokter dari Polda Jawa Tengah.

Otopsi dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Haedar mengatakan, pihaknya tidak merasa melangkahi Polri untuk mengotopsi Siyono. Muhammadiyah mendapatkan perintah dari Komnas HAM untuk melakukan hal tersebut.

"Hal yang perlu dipahami, tim dari forensik Muhammadiyah bekerja dalam otoritas Komnas HAM. Kami tidak mau asumsi apa pun proses di lingkungan Polri," kata Haedar.

Lagipula, kata Haedar, ada juga anggota polisi yang terlibat dalam proses otopsi. Sebelum otopsi dilakukan pun Muhammadiyah sudah mengkomunikasikannya kepada Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Otopsi Siyono sempat ditolak oleh warga setempat. Proses otopsi akhirnya dilakukan dengan penjagaan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah.

Perwakilan dari Komnas HAM juga hadir untuk pemantauan otopsi.

Siyono tewas saat dalam penahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri seusai penggerebekan di rumahnya, 10 Maret 2016.

Kematian terduga teroris itu menjadi sorotan publik karena diduga ada pelanggaran hukum atas upaya penangkapannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com