Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebebasan Beragama, Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkret

Kompas.com - 05/04/2016, 16:16 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mencatat bahwa praktik pelanggaran hak kebebasan beragama masih marak terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh, dari hasil Kajian Komnas HAM, setidaknya tercatat tak kurang dari 20 peraturan daerah diskriminatif tersebar di enam daerah di Jawa Barat.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan, saat ini tinjauan atau kajian kebijakan menggunakan parameter perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih minim.

Pihaknya pun mendesak agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke depannya mampu melakukan tinjauan kebijakan menggunakan parameter tersebut.

"Karena minimnya penggunaan parameter ini telah mengakibatkan berlakunya berbagai kebijakan daerah yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan diskriminatif," tutur Jayadi dalam konferensi pers di Kantor Komnas Ham, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Selain rekomendasi terhadap Mendagri, Komnas HAM juga memberi rekomendasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jayadi menyebutkan, Menag perlu mengintensifkan dialog dan penyuluhan tentang toleransi dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada masyarakat.

"Hal ini sangat penting guna meningkatkan keterbukaan dan penghormatan umat beragama terhadap hak beragama kelompok minoritas," ucapnya.

Tak hanya bagi dua menteri terkait, dorongan juga diberikan Komnas HAM kepada pemerintah pusat agar meningkatkan program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparat pemerintah tingkat lokal.

Selain itu, kata Jayadi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan disebut juga dapat dijadikan salah satu indokator penilaian keberhasilan pelayanan publik di Indonesia.

"Pemerintah pusat juga perlu mengefektifkan kewenangan pemerintah pusat terkait masalah agama. Terutama dalam membantu pemerintah adaerah menyelesaikan permasalahan KBB," ucap Jayadi.

Sementara itu, pemerintah daerah juga diminta lebih meningkatkan dialog-dialog tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di kalangan aparat Pemda untuk meningkatkan penghotmatan hak beragama dan berkeyakinan setiap warga negara.

"Sekaligus meningkatkan pelayanan publik non-diskriminatif," kata Jayadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com