JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi membeberkan semua pihak yang terlibat dalam kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
"Saya kira apa yang diketahui Saudara Sanusi dibuka saja kepada publik supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan tidak boleh ditutup-tutupi, termasuk kalau eksekutif yang terlibat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Fadli meyakini bahwa ada keterlibatan pejabat eksekutif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam kasus suap reklamasi pembangunan 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta. Terlebih lagi, saat ini proses reklamasi sudah berjalan dan tidak dihentikan.
"Tidak mungkin tak ada keterlibatan eksekutif. Pasti ada keterlibatan eksekutif di sana," ucap Wakil Ketua DPR RI ini.
Fadli menghargai proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus ini. Namun, dia meminta KPK untuk secara obyektif mengusut keterlibatan semua pihak.
"KPK juga tidak boleh tebang pilih," ucap Fadli.
(Baca juga: Saat Sanusi Sendirian Hadapi Kasus Suapnya)
Sanusi ditangkap penyidik KPK di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Dia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.
Selain Sanusi, KPK juga menahan Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. Keduanya diduga sebagai pemberi dan perantara suap.
(Baca juga: Prabowo Segera Respons Pengunduran Diri Sanusi)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
