Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan DPP PKS soal Tuduhan Kejanggalan Pemecatan Fahri Hamzah

Kompas.com - 04/04/2016, 18:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera Dedi Supriadi angkat bicara soal tudingan kejanggalan dalam keputusan pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari PKS.

Fahri sebelumnya dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan DPP PKS.

"Tentang materi itu, kami tidak bisa mengungkap ke publik. Karena itu akan menjadi ranah sengketa. Kita tunggu saja," kata Dedi di Kantor DPP PKS, Senin (4/4/2016).

Jawaban itu termasuk dalam menanggapi surat keputusan yang dikeluarkan Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016.

Surat keputusan itu tidak ditandatangani oleh Abdi Suamithi selaku ketua Majelis Qaddah atau jaksa penuntut dalam perkara tersebut.

"Itu yang saya maksud enggak bisa saya ungkap ke publik," ujarnya.

Fahri sebelumnya melihat ada keanehan dalam pemecatannya. (Baca: Dipecat PKS, Fahri Hamzah Melawan Lewat Jalur Hukum)

Keanehan yang paling terlihat menurut dia adalah pengadu, penyelidik, penyidik, penuntut dan hakim yang mengusut dan menyidangkan kasusnya adalah orang yang sama, yakni Presiden PKS Sohibul Iman.

Menurut Fahri, Sohibul telah melanggar ketentuan AD/ART partai lantaran bertindak rangkap jabatan. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Sebut PKS Melakukan Persidangan Ilegal dan Fiktif)

Keanehan lain yang dilihat yakni, SK DPP yang memutuskan pemecatan dirinya hanya ditandatangani oleh Sohibul tanpa adanya tanda tangan Sekjen DPP PKS Taufik Ridho.

Namun, untuk diketahui, sejak Taufik Ridho mengundurkan diri sebagai Sekjen PKS, hingga kini DPP PKS belum menunjuk pengganti.

Sedangkan Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pemecatan Fahri Hamzah telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Alasannya, Fahri dianggap melanggar disiplin partai.

(Baca: Ini "Dosa" Fahri Hamzah Menurut PKS

Kompas TV Fahri Hamzah Dipecat dari PKS?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com