Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Tiga Syarat agar Indonesia Bisa Hadapi Kompetisi Global

Kompas.com - 04/04/2016, 16:51 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

AMBON, KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perubahan dan kompetisi global selama ini terjadi sangat cepat.

Belum selesai Indonesia mengantisipasi krisis Yunani 2008, terjadi depresiasi Yuan. Depresiasi Yuan masih menyisakan dampak, kenaikan suku bunga The Fed kemudian terjadi.

"Untuk mengantisipasi itu dalam era keterbukaan ini, perbaikan dan pembenahan di semua sektor harus dilakukan," ujar Jokowi dalam sambutan peresmian Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, Senin (4/4/2016).

Menurut Jokowi, ada tigal hal yang bisa membuat Indonesia jadi pemenang dalam kompetisi global dan internasional.

Pertama, deregulasi. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan hal ini. Jika tidak, melakukan hal yang sama akan menjadi sesuatu yang percuma karena tidak ada hasilnya.

Perubahan yang cepat seperti itu, menurut Jokowi, membutuhkan payung hukum semacam peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP), peraturan gubernur (pergub), dan peraturan daerah (perda).

Namun, regulasi seperti itu seharusnya mempercepat untuk bertindak jika terjadi sesuatu.

Jadi, bukan seperti yang sekarang dihadapi Indonesia. Aturan regulasi saja sebanyak 42.000, sementara perda bermasalah di Kementerian Dalam Negeri berjumlah 3.000 lebih aturan.

"Kecepatan bergerak dan memutuskan terhambat aturan yang kita buat sendiri," ucap Jokowi.

Jokowi juga berpesan, kalau membuat aturan, hal itu harus betul-betul bisa mendorong percepatan, bukan yang menjerat dan menghambat.

Karena itu, Jokowi berencana menghapus 3.000 perda dan regulasi lain yang menyulitkan dan menghambat.

"Kita harus cepat bergerak, cepat bertindak dan memutuskan," ujar dia.

Hal kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Di mana pun, kalau infrastrukturnya jelek, tidak akan ada investasi yang masuk dan berkembang.

Misalnya, ada investasi masuk ke Maluku untuk  industri besar, tetapi pelabuhan belum siap. "Fokus dan prioritas pada infrastruktur (adalah) wajib," kata dia.

Jadi, pembangunan jembatan, bandara,dan jalan sudah merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar lagi.

Ketiga, mengenai sumber daya manusia. Misalnya, dalam hal Blok Masela, yang akan mulai dikerjakan dalam 8 tahun mendatang semestinya menyerap SDM asal Maluku.

"Saya sudah kalkulasikan di darat karena multiplier effect-nya lebih besar," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, jangan sampai SDM untuk mengelola Blok Masela lebih banyak dari pihak luar. Daerah harus menyiapkan SDM sehingga tak ada lagi alasan untuk berkelit.

"Tiga hal ini akan menjadikan kita pemenang dalam kompetisi global," tutup Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com