Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Natuna, antara Kedaulatan dan Keterbelakangan

Kompas.com - 04/04/2016, 09:34 WIB

Oleh: Kris R Mada/Iwan Santoso

Kepulauan Natuna adalah gerbang utama Republik Indonesia di perairan Laut Tiongkok Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara ASEAN-Tiongkok.

Meskipun berada di garis terdepan negara, Natuna seakan dilupakan dari jamahan pembangunan. Natuna hingga kini masih terbelakang.

Wilayah Natuna sangat strategis. Tak hanya saat ini, pentingnya posisi Natuna sudah disadari sejak masa Perang Dunia II.

Peter Thompson dan Robert Macklin dalam buku Kill the Tiger mengungkapkan dua operasi pada masa Perang Dunia II yang dilancarkan dari Kepulauan Riau.

Operasi pertama, Jaywick, dilakukan pada 27 September 1943 dari Kepulauan Riau ke Pelabuhan Singapura, yang ketika itu bernama Syonanto.

Kompas/Kris Razianto Mada Salah satu sisi Pulau Senoa di Natuna, Kepulauan Riau. Pulau terdepan itu terletak dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Satu sisi menghadap ke Pulau Bunguran, Natuna dan sisi lain menghadap ke Laut Tiongkok Selatan.
Operasi itu berhasil menghancurkan kapal- kapal Jepang yang berada di Keppel Harbour Singapura.

Operasi kedua, operasi Rimau, dilaksanakan pada Oktober 1944, tetapi berakhir dengan kegagalan.

Selain Jaywick dan Rimau, Panglima Sekutu untuk Mandala Asia Tenggara Laksamana Lord Louis Monbatten-paman dari Pangeran Charles, Putra Mahkota Kerajaan Inggris-merancang Operasi Hornbill atau Operasi Burung Rangkong.

Operasi itu bertujuan menguasai Kepulauan Natuna untuk basis serangan terhadap Indochina Perancis di sekitar Saigon dan juga menyerang Singapura.

Operasi Hornbill di Kepulauan Natuna belum sempat dilaksanakan sekutu karena Jepang telanjur menyerah pada Agustus 1945.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com