Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Pernyataan Rasial Sebaiknya Dihindari

Kompas.com - 31/03/2016, 11:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, Indonesia adalah negara yang sangat beragam dan majemuk. Keragaman dan kemajemukan itu tak hanya dari segi etnis, bahasa, tradisi, dan budaya, tetapi juga dari segi agama.

Oleh karena itu, menurut Lukman, masing-masing individu sebaiknya menahan diri untuk tidak mengucapkan pernyataan-pernyataan yang bersifat SARA.

"Hal-hal yang sifatnya rasial sebaiknya dihindari," ujar Lukman di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul adanya kicauan di media sosial dari Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang sempat menyoroti kepemimpinan Ahok yang dinilainya arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.

(Baca juga: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

Lukman berharap masyarakat Indonesia mampu menahan diri dan memaklumi, bukan justru membesarkan dan memanaskan hal tersebut.

"Jadi kita harus tetap menjaga keragaman, kemajemukan kita sebagai sebuah bangsa yang besar," tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

 

Kompas TV Survei Sebut Elektabilitas Ahok di Atas 50 Persen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekretariat Kabinet Usulkan Tambahan Anggaran Rp 164 Miliar, Salah Satunya untuk Pindah ke IKN

Sekretariat Kabinet Usulkan Tambahan Anggaran Rp 164 Miliar, Salah Satunya untuk Pindah ke IKN

Nasional
PPATK Minta Anggaran 2025 Ditambah Jadi Rp 457,7 Miliar

PPATK Minta Anggaran 2025 Ditambah Jadi Rp 457,7 Miliar

Nasional
Polri Kirim 7 Polwan Jadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji, Ini Tugasnya

Polri Kirim 7 Polwan Jadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji, Ini Tugasnya

Nasional
Di Hadapan Komisi III, KPK Usul Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 117 M

Di Hadapan Komisi III, KPK Usul Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 117 M

Nasional
Soal Revisi Target Penurunan Stunting 14 Persen, Jokowi: Nanti Akhir Tahun Kita Lihat

Soal Revisi Target Penurunan Stunting 14 Persen, Jokowi: Nanti Akhir Tahun Kita Lihat

Nasional
Pahala: Capim KPK Modal Jujur Doang Mah Repot

Pahala: Capim KPK Modal Jujur Doang Mah Repot

Nasional
Temui Raja Yordania, Prabowo: Indonesia Terus Pantau Perkembangan Memburuk di Gaza

Temui Raja Yordania, Prabowo: Indonesia Terus Pantau Perkembangan Memburuk di Gaza

Nasional
20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU

20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU

Nasional
Ditemui Ketua Presidium MER-C, Menko Polhukam Bahas Renovasi RS Indonesia yang Hancur di Gaza

Ditemui Ketua Presidium MER-C, Menko Polhukam Bahas Renovasi RS Indonesia yang Hancur di Gaza

Nasional
Jaksa Agung Lantik Asep Nana Mulyana Jadi Jampidum, Harli Siregar Jadi Kapuspenkum Kejagung

Jaksa Agung Lantik Asep Nana Mulyana Jadi Jampidum, Harli Siregar Jadi Kapuspenkum Kejagung

Nasional
Kunjungi Posyandu di Kebayoran Baru, Jokowi: Dalam Rangka Bulan Penimbangan Balita

Kunjungi Posyandu di Kebayoran Baru, Jokowi: Dalam Rangka Bulan Penimbangan Balita

Nasional
Keberisikan Malam Hari yang Bikin Ganggu Tetangga Bisa Dipenjara

Keberisikan Malam Hari yang Bikin Ganggu Tetangga Bisa Dipenjara

Nasional
Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol, tapi Tak Bahas 'Reshuffle' Kabinet

Jokowi Akui Bertemu Ketum Parpol, tapi Tak Bahas "Reshuffle" Kabinet

Nasional
Hindari Diskriminasi, Pemerintah Didorong Beri Insentif bagi Perusahaan yang Terapkan Cuti Sesuai UU KIA

Hindari Diskriminasi, Pemerintah Didorong Beri Insentif bagi Perusahaan yang Terapkan Cuti Sesuai UU KIA

Nasional
Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com