Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Lokasi Penyanderaan 10 WNI oleh Abu Sayyaf Sudah Diketahui

Kompas.com - 30/03/2016, 11:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa saat ini dia telah menerima informasi mengenai keberadaan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok milisi Abu Sayyaf.

Informasi tersebut diperoleh dari hasil koordinasi Panglima TNI dengan panglima angkatan perang negara Filipina, Hernando Iriberri. Namun, Jenderal Gatot enggan untuk menyebutkan lokasi pasti ke-10 WNI tersebut disandera.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan panglima tentara Filipina, lokasi sudah diketahui. Ada di wilayah Filipina. Mereka sudah tahu lokasinya," ujar Gatot saat ditemui di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Rabu (30/3/2016).

Dia menjelaskan, saat ini dirinya masih terus berkoordinasi dengan Panglima Iriberri untuk mendapatkan perkembangan terakhir kasus penyanderaan WNI. Dia pun mengatakan, TNI siap memberikan bantuan apabila ada permintaan dari Filipina dalam menangani penyanderaan oleh Abu Sayyaf.

Sejauh ini, TNI hanya bisa melakukan pemantauan dan menunggu koordinasi dengan Filipina terkait upaya yang akan diambil untuk membebaskan sandera.

"Lokasinya ada di negara Filipina sehingga kami hanya memantau. Apa pun yang diperlukan oleh Filipina, kami siap mengirimkan bantuan. Saya sudah sampaikan ke panglima tentara Filipina. Siapnya bagaimana, itu adalah urusan saya," ungkapnya.

Dia juga menegaskan, saat ini prioritas TNI adalah menyelamatkan 10 WNI yang disandera. Semua satuan TNI sudah disiagakan dan terus melakukan koordinasi dengan tentara Filipina.

Menurut Gatot, TNI sudah memberikan bantuan dalam bentuk informasi kepada Filipina untuk mengetahui fraksi kelompok Abu Sayyaf yang melakukan penyanderaan.

"Kami masih terus berkoordinasi. Apa yang diperlukan oleh mereka kami siapkan, termasuk informasi soal Abu Sayyaf. Yang jelas prioritas utama menyelamatkan sandera WNI," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com