Istana: Indonesia Utamakan Kemerdekaan Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Indonesia akan tetap menuntut kemerdekaan Palestina.

Hal itu dikatakan Pramono saat menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

"Indonesia berpegang teguh pada prinsip konstitusi kita, juga founding fathers bahwa Indonesia akan lebih mengutamakan untuk kemerdekaan Palestina," ujar Pramono Anung di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Menurut Pramono, jika tuntutan kemerdekaan Palestina bisa dilakukan, maka Indonesia tentunya dengan terbuka akan memikirkan keinginan adanya hubungan diplomatik tersebut. (baca: Ketua Komisi I DPR: Israel Risau dengan Sikap Jokowi)

Meski demikian, menurut dia, pemerintah tidak akan serta merta menyetujui permintaan terkait hubungan diplomatik tersebut.

"Kami tidak mau terjebak dalam persoalan itu, karena yang paling penting adalah spirit untuk memerdekakan Palestina," kata Pramono.

Seruan terkait hubungan diplomatik itu disampaikan Netanyahu ketika menerima kunjungan delegasi wartawan Indonesia, Senin (28/3/2016), di kantornya di Jerusalem. (baca: Netanyahu Serukan Pembentukan Hubungan Diplomatik Israel-Indonesia)

"Sudah waktunya untuk menjalin hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita memiliki banyak peluang kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih," katanya kepada delegasi wartawan Indonesia, seperti dilaporkan Times of Israel, Selasa (29/3/2016).

Netanyahu mengatakan, hubungan antara Jerusalem dan Jakarta akan menjadi persekutuan yang didorong oleh kepentingan bersama, yaitu menangkal ancaman terorisme dan faktor ekonomi. (baca: Menlu: Presiden Puas Konsul Kehormatan RI di Palestina Tetap Dilantik)

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodomenyerukan kepada seluruh anggota OKI untuk bersatu menjalankan rekonsiliasi di Palestina. (baca: Jokowi: Lawan Kebijakan Ilegal Israel yang Menyulitkan Rakyat Palestina)

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina. OKI harus menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah.