Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN Kunjungi Perbatasan RI-Papua Niugini

Kompas.com - 29/03/2016, 08:46 WIB

KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meninjau Pos Kotis Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Papua Niugini (PNG) yang berlokasi di Skouw, Kota Jayapura, Selasa (29/3/2016).

Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso.

Setibanya di Pos Kotis, sekitar seratus anak sekolah dasar (SD) yang sejak pagi menunggu di kiri-kanan jalan yang menuju Wutung menyambut dengan menyanyikan tiga pejabat itu dengan lagu selamat datang.

Danyon 411 Letkol Infantri Nandang dalam paparannya mengatakan, kawasan yang menjadi tanggung jawab Yon 411 meliputi wilayah utara, yakni dari patok MM 1 hingga MM 3.A.

Jumlah pos yang menjadi tanggung jawab Pamtas Yon 411 tercatat 16 patok yang tersebar di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom dengan jumlah 450 personil.

Salah satu pos, berada di Skouw, sekitar 500 meter dari zona netral antara RI-PNG.

Diakui Nandang, selama enam bulan terakhir sejak Oktober 2015 hingga Maret 2016 tercatat 665.380 warga PNG yang masuk melalui perbatasan Wutung.

Banyaknya warga PNG yang masuk ke wilayah RI itu sebagian besar untuk berbelanja di pasar perbatasan yang dibuka tiga kali seminggu, yakni Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Menyinggung tentang gangguan keamanan, Danyon 411 Letkol Inf Nandang mengakui, kondisi di wilayah perbatasan relatif aman terkendali.

Menurut Nandang, terakhir kali gangguan keamanan terjadi pada 9 September 2015 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com