Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Siap Menjamin Keamanan di Blok Masela

Kompas.com - 29/03/2016, 06:06 WIB

KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) siap mengawal keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan Blok Masela.

"Bakamla RI akan hadir di situ untuk menjamin keamanan dan keselamatan laut selama kegiatan pengelolaan Blok Masela," kata Sekretaris Utama Bakamla, Laksda Maritim Dicky R. Munaf, dilansir Antara, Senin (28/3/2016)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2016 memutuskan bahwa kilang LNG (Liquefied Natural Gas/Gas Alam Cair) Blok Masela didirikan di darat.

Keputusan ini diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi kelautan, termasuk lalu lintas laut di perairan Laut Arafura dan sekitarnya.

Oleh karena itu, Dicky mengemukakan, pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di darat dan juga di laut, terutama karena padatnya lalu lintas darat ke laut dan laut ke darat di Laut Arafura dan sekitarnya.

Kegiatan pengelolaan Blok Masela yang bernilai ratusan triliun rupiah, menurut Dicky, harus ada jaminan, keamanan dan keselamatan laut di seluruh wilayah kegiatannya.

"Keputusan Presiden itu akan memacu kegiatan ekonomi di laut dan di darat. Sesuai dengan tupoksinya, Bakamla RI akan menjamin keamanan dan keselamatan seluruh kegiatan ekonomi wilayah laut yang terkait dengan pengelolaan Blok Masela," ujar Dicky.

Lapangan Blok Masela berada di wilayah Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia. Kedalaman Laut di Blok Masela adalah 400 hingga 800 meter.

Wilayah daratan yang terdekat adalah Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat.

Blok Masela berjarak 300 kilometer dari Darwin, Australia, 170 kilometer dari Saumlaki, 800 kilometer dari Kupang, 500 kilometer dari Aru, dan 650 kilometer dari Ambon.

"Pengelolaan Blok Masela akan meningkatkan kegiatan di hampir seluruh wilayah laut di Indonesia karena pembangunan fasilitas lapangan Blok Masela ada di laut dan kilang berada di darat," ujar Dicky.

"Arus barang melalui laut akan datang dari berbagai arah sehingga dibutuhkan keamanan dan jaminan keselamatan khusus," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com