Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Dibangun, Perpustakaan DPR Jangan Hanya Jadi Gedung Tak Berpenghuni

Kompas.com - 28/03/2016, 19:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara bergulir di komplek Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun, Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu Lely Arrianie mempertanyakan, apakah para Anggota DPR sendiri siap menumbuhkan budaya baca mulai dari diri mereka sendiri.

Menurut Lely, sejauh ini para wakil rakyat lebih banyak memanfaatkan tenaga ahli atau staf ahli. Tak begitu terlihat apakah mereka merupakan pribadi yang gemar membaca dan patut dicontoh publik.

Jika memang mereka siap untuk menumbuhkan budaya baca, maka menurutnya, perpustakaan itu layak dibangun.

"Saya pernah memanfaatkan perpustakaan DPR itu untuk penelitian. Dua tahun penelitian di sana 2003-2004 saya memang merasakan sangat kurang," ujar Lely saat dihubungi, Senin (28/3/2016).

Namun, lanjut dia, saat ini perkembangan teknologi sudah canggih. Sehingga apa yang dicari di perpustakaan tak harus dicari di perpustakaan DPR saja melainkan banyak alternatif lain.

Kalau pun jadi dibangun, ia berharap kelak masyarakat bisa lebih leluasa masuk ke sana untuk memahami keparlemenan, sistem kenegaraan, dan lain sebagainya.

Sementara perpustakaan yang ada saat ini, tak hanya akses masyarakat yang terbatasi, namun publikasi terhadap keberadaan perpustakaan DPR itu sendiri masih terlalu minim. Apalagi, penjagaan dan pengawasan yang cukup ketat bagi orang-orang yang masuk ke kompleks parlemen.

"Harus meninggalkan tanda pengenal, KTP segala macam. Di gerbang screening-nya luar biasa. Masuk kantin saja enggak bisa sembarangan," tutur dia.

Ia mengkhawatirkan nantinya bangunan perpustakaan tersebut hanya menjadi gedung megah kelas internasional yang hanya eksklusif bagi kalangan atas.

"Mereka harus siap untuk menjadikan perpustakaan sebagai kebutuhan. Bukan hanya jadi gedung yang tak berpenghuni. Buku-buku hanya dipajang," kata Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta itu.

Jika perlu, persyaratan yang ketat bagi pengunjung pun diperlonggar saat kelak wacana perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara itu terealisasikan. Terutama, lanjut Lely, bagi orang-orang yang memang berkepentingan untuk mencari pengetahuan dan membuat tulisan yang bermutu.

Bahkan, jika perlu perpustakaan tersebut dibuka 24 jam untuk memenuhi kebutuhan publik.

"Bila perlu disiapkan bagi pembaca nyaman di dalamnya. Jadi para anggota DPR juga jangan membiarkan fasilitas yang ada menjadi mubazir," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com