Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Bantah Ada Kebocoran Data E-KTP Lewat Aplikasi "Cek KTP"

Kompas.com - 28/03/2016, 17:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri membantah adanya kebocoran data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) lewat aplikasi ponsel pintar "Cek KTP".

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa aplikasi tersebut bukan resmi milik pemerintah dan tidak bersember pula pada data yang dipegang Kemendagri.

Dia memastikan bahwa hingga saat ini, keamanan Data Center Kemendagri masih terjamin dan tak terjadi kebocoran data.

Meski begitu, ia membebaskan masyarakat jika masih ingin menggunakan aplikasi tersebut.

"Kita tidak mengatakan ilegal ya, wong itu dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak ada," tutur Zudan di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016).

Adapun aplikasi "Cek KTP" itu dibuat oleh seorang Junior Programmer bernama Mychael Go dari sebuah perusahaan perangkat lunak. Aplikasi itu dibuat oleh pihak pengembang supaya pengguna dapat mengecek informasi KTP di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pengamatan Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui ulasan tanya jawab antara pengembang dan pengguna aplikasi di Google Play Store, diketahui bahwa sumber data yang digunakan pada aplikasi tersebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Zudan menuturkan, informasi ini perlu disampaikan kepada publik, karena banyak komplain yang diterimanya terkait ketidakakuratan aplikasi tersebut.

Salah satunya ada yang mengaku Nomor Induk Kependudukan (NIK) tak bisa dibuka saat dicari. Belakangan diketahui bahwa ia tak tercatat di data KPU pada Pemilu 2014. Misalnya karena belum berumur 17 tahun pada tahun tersebut.

"Ini menimbulkan keresahan. Ini tidak bersumber pada Data Center Kemendagri," kata Zudan.

Meski begitu, ia mengaku membebaskan maayarakat jika masih ingin menggunakan aplikasi tersebut.

"Kita tidak mengatakan ini ilegal, ya wong itu dipakai boleh tidak dipakai boleh. Dan dia juga sudah resmi mengatakan ini bukan laman resmi pemerintah. Yang kita tidak nyaman karena itu tidak update," ungkapnya.

Terkait hal ini, Zudan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU. Pasalnya, data yang diambil bersumber dari server KPU berupa Data Pemilih Tetap (DPT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com