"Jurus Maut" ala SBY Atasi Kegaduhan Kabinet

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka kegiatan penataran bagi sekitar 280 kader Demokrat di Hotel Novotel, Bogor, Senin (28/3/2016).

Dalam paparannya, SBY sempat memberikan jurus maut kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengatasi kegaduhan di internal kabinet.

SBY pun mengungkit kembali kode etik dan aturan main yang digunakannya ketika masih menjabat sebagai Presiden RI keenam, pada periode pertama awal pemerintahannya.

Setidaknya, ada 12 jurus maut yang digunakan SBY saat itu, yang wajib diikuti oleh seluruh menteri yang tergabung di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

"Pertama, pahami dan implementasikan tata kerja, mekanisme, dan prosedur yang berlaku di KIB," kata SBY.

Berikutnya, setiap menteri wajib memahami garis instruksi, garis laporan, dan garis koordinasi, di samping melaksanakan segala keputusan yang diambil oleh Presiden.

(Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!)

Selain itu, ia mengatakan, segala pembicaraan atau substansi pembahasan di dalam rapat kabinet, umumnya diklasifikasikan sebagai hal yang "rahasia" atau "terbatas".

Apapun pertentangan dan perbedaan yang terjadi di dalam rapat, tidak diperbolehkan keluar ke publik.

"Keenam, tidak menyerang dan mendiskreditkan atasan dan kolega menteri di luar (rapat kabinet)," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan, agar setiap menteri loyal terhadap pemerintahan yang sedang berjalan ketika sudah terpilih. Menurut dia, garis kebijakan menteri merupakan garis kebijakan kabinet bukan garis kebijakan partai.

(Baca: Perdebatan Antar-menteri di Publik Akan Hambat Agenda Pemerintah)

Di samping itu, perlu ada jalur komunikasi khusus (hot line) antara presiden dan wakil presiden dengan para menterinya.

"Sepuluh, (setiap) tugas ke luar negeri izin presiden harus lisan dan tertulis. Dan delegasi seramping mungkin," kata dia.

Dalam kode etik yang dibacakan saat 22 Oktober 2004 saat rapat kabinet kerja itu, SBY juga mengingatkan, agar para menteri menjaga kehormatan dan penampilan sebagai anggota kabinet.

Para menteri era SBY juga diminta menjaga kontrak politik yang telah diambil bersama.