Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Konflik di Natuna Menegaskan Indonesia Perlu Pangkalan Militer

Kompas.com - 24/03/2016, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa kapal China yang menerobos masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna menjadikan keberadaan pangkalan militer di tempat itu menjadi pentung. Diharapkan, pada tahun 2017 mendatang, pemerintah sudah memiliki pangkalan militer di Natuna.

"Pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Dia menjelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada, sehingga memudahkan mobilitas militer.
 
 
Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan masih berlangsung.

"Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I DPR termasuk dukungan anggarannya," ujarnya.

Pembangunan pangkalan militer merupakan bagian dari encana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis. Apalagi, kawasan Natuna adalah wilayah terdepan Indonesia, dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pangkalan ini mencapai Rp 1,3 triliun.

 
(Baca: Menteri Susi Tidak Terima Klaim Pemerintah China Atas Perairan Natuna)

"(Sumbernya) APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 namun masih ada kekurangan. Targetnya 2017 selesai," katanya.

Kawasan Natuna menjadi perhatian setelah kapal patroli penjaga pantai China mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak kapal pencuri ikan dari negara tersebut.

"Sekarang kita usulkan, Natuna itu dibuat seperti kapal induk, menjadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, Rabu (23/3).

 
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com