Mendagri Minta Pemda Jangan Tunggu Perintah Atasi Kebakaran Hutan

PALEMBANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintahan di daerah diharapkan mampu mengambil inisiatif sendiri atau tanpa perlu menunggu arahan dari tingkat pusat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (kahutla).

"Pemerintah daerah harus aktif, tidak perlu tunggu pusat dulu. Ini penting terkait dengan upaya pencegahan kahutla yang saat ini mengedepankan pendeteksian dini," kata Tjahjo usai menghadiri apel siaga kebakaran dan peluncuran desa peduli api oleh Sinar Mas di Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (24/3/2016), seperti dikutip Antara.

Ia mengemukakan, di tingkat daerah sebetulnya sudah ada suatu garis komando yang jelas untuk penanganan bencana kahutla.

Menurut Mendagri, sebaiknya garis komando ini dipertegas sehingga saat bencana terjadi, semua pihak yang terkait sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selama ini, Tjahjo menilai, masih ada keterlambatan dalam penanganan di lapangan karena keraguan pemerintahan daerah untuk mengambil inisiatif.

"Sehingga ketika ada api tidak tunggu instruksi dari pimpinan yang lebih tinggi. Semisal ada warga desa yang melapor maka sepatutnya Danrem dan Kapolseknya segera bergerak. Begitu pula dengan instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sudah memiliki garis komando hingga tingkat terendah," kata dia.

Apel Siaga Api dan sekaligus peluncuran Program Desa Makmur Peduli Api bagi 500 desa ini turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Willeam Rampangilei, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati OKI Iskandar dan Board of Member Sinar Mas Franky O Widjaja.

Apel ini juga diikuti oleh ratusan personel TNI, Polri, Manggala Agni, dan Regu Pemadam Kebakaran perusahaan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan optimal pada tahun 2016.

Ia tidak ingin peristiwa kebakaran hutan dan bencana asap yang terjadi tahun 2015 terulang lagi. (baca: Jokowi Merasa Sulit Jelaskan ke Publik jika Kebakaran Hutan Masih Terjadi Tahun Ini)

Jokowi mengaku telah membuat kesepakatan dengan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI untuk memberikan sanksi keras pada Kepala Polda dan Panglima Daerah Militer yang lalai mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tak kembali terjadi pada tahun ini. (baca: Jokowi Perintahkan Kapolda dan Pangdam yang Lalai Cegah Kebakaran Hutan Dicopot)

Jokowi menegaskan, pemberian sanksi dan penghargaan itu berlaku sampai tingkat kepala polsek dan komandan rayon militer.